Dua hari menjelang penutupan Konferensi Perubahan Iklim COP29, para delegasi masih belum mencapai mufakat. Dua isu krusial yang menjadi pusat perhatian adalah target baru anggaran iklim (NCQG) dan regulasi pasar karbon global. Kedua topik ini terus menjadi bahan perdebatan sengit di meja perundingan.
Tiga blok negara peserta, yang terdiri dari negara berkembang, Cina, negara-negara Afrika, dan negara-negara paling kurang berkembang, menyatakan kekecewaannya. Mereka menuduh negara-negara kaya sengaja menghambat negosiasi dengan tidak memberikan respons terhadap jalannya perundingan. Tuntutan pendanaan sebesar 1,3 triliun dolar AS yang diajukan oleh kelompok ini tidak mendapatkan tanggapan sama sekali.
Ali Mohammed, diplomat iklim dari Kenya yang mewakili blok negara Afrika, mengungkapkan rasa frustrasinya.
“Tidak ada konfirmasi mengenai jumlah angka. Tidak ada tanggapan, tidak ada pergerakan. Ini benar-benar membuat frustrasi dan mengecewakan,” ujarnya.
Diego Pacheco, negosiator dari Bolivia yang menjadi juru bicara blok negara paling kurang berkembang, menambahkan,
“Meskipun prosesnya lambat, kita tidak boleh membiarkan situasi ini digunakan oleh negara maju untuk menghindari tanggung jawab mereka.”
Negara-negara berkembang menekankan bahwa penyediaan anggaran untuk proyek-proyek perubahan iklim yang mendesak di negara berkembang adalah kewajiban negara maju. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa negara maju adalah emiter terbesar karbon di dunia, yang berkontribusi pada perubahan iklim.
Sejak awal, lambat dan alotnya isu keuangan ini sudah diperkirakan. Blok negara maju menolak beban pendanaan iklim dengan berbagai alasan. Misalnya, proyek pembangkit listrik tenaga surya yang diajukan oleh berbagai negara dianggap sudah memenuhi kriteria industri dan bisnis, sehingga tidak layak diperhitungkan sebagai proyek berbasis bantuan (grant).
Sebaliknya, jika pendanaan diberikan dalam bentuk pinjaman komersial dengan bunga normal, negara berkembang akan kesulitan untuk mengembalikannya. Syeda Rizwana Hasan, Kepala Delegasi Bangladesh, menegaskan,
“Kami ingin menghindari utang dikategorikan sebagai dana iklim. Tuntutan kami adalah bantuan yang tidak memberatkan ketahanan fiskal negara anggota. Tidak memberi beban bunga dan cicilan. Bangladesh jelas tidak akan mampu jika harus demikian.”
Meski demikian, Rizwana juga menyatakan bahwa masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa negosiasi akan buntu. Menurutnya, kedua pihak, baik negara maju maupun berkembang, saat ini sedang berupaya memperkecil jurang perbedaan.
Penutupan COP29 dijadwalkan pada Jumat (22/11), namun ada kemungkinan konferensi ini diperpanjang melebihi periode tersebut jika belum tercapai kesepakatan.
Laporan ini disusun oleh Dewi Safitri yang meliput COP29 dari Baku, Azerbaijan, dengan dukungan fellowship dari EJN dan Stanley Center for Peace and Security.
