Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengungkapkan bahwa usulan untuk menghapus sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) saat ini tengah dalam tahap penggodokan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti. Pernyataan ini disampaikan Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.
“Usulan ini sedang diproses di Kementerian Dikdasmen. Kami akan meninjaunya,” ujar Pratikno, menegaskan bahwa proses ini masih dalam tahap awal dan belum ada keputusan final yang diambil.
Pratikno juga mengakui bahwa ia telah mendengar usulan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai penghapusan sistem zonasi. Namun, ia menambahkan bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini belum dilakukan di Kemenko PMK.
“Saya akan mengonfirmasi hal ini kepada Pak Mendikdasmen,” tambah Pratikno, menunjukkan bahwa koordinasi lebih lanjut diperlukan untuk menindaklanjuti usulan tersebut.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyatakan bahwa ia telah meminta Mendikdasmen Abdul Mu’ti untuk mempertimbangkan penghapusan sistem zonasi dalam PPDB. Gibran menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci untuk mencapai generasi emas dan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, ia menilai bahwa akses pendidikan harus dipermudah.
“Dalam rapat koordinasi dengan para Kepala Dinas Pendidikan, saya menegaskan kepada Pak Menteri Pendidikan bahwa sistem zonasi ini harus dihilangkan,” ungkap Gibran dalam acara Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah di Jakarta Pusat.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menyatakan bahwa sistem zonasi dalam penerimaan siswa akan mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Namun, ia menekankan bahwa Kemendikdasmen belum mencapai keputusan final mengenai perubahan ini.
“Beberapa perbaikan dan penyempurnaan diperlukan. Namun, kami belum sampai pada kesimpulan akhir,” jelas Atip, menandakan bahwa proses evaluasi dan diskusi masih berlangsung.
Usulan penghapusan sistem zonasi dalam PPDB menjadi topik hangat yang sedang dibahas oleh para pemangku kebijakan. Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, diharapkan sistem penerimaan siswa dapat lebih adil dan memudahkan akses pendidikan bagi semua kalangan. Namun, keputusan akhir masih menunggu hasil evaluasi dan koordinasi lebih lanjut antara Kemenko PMK dan Kemendikdasmen.
