Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mengemukakan alasan di balik usulan partainya untuk menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Deddy, saat ini terdapat banyak permasalahan internal di tubuh Polri, terutama terkait keterlibatan Polri dalam ranah politik.
Deddy menegaskan bahwa pemisahan antara TNI dan Polri yang dilakukan oleh Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada tahun 2000 bertujuan agar Polri dapat berfungsi sebagai lembaga sipil bersenjata yang mandiri dalam melayani masyarakat. Namun, kenyataannya, menurut Deddy, Polri justru mengalami degradasi dalam hal pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat.
Deddy, yang juga merupakan anggota Komisi II DPR, menyoroti bahwa permasalahan di Polri tidak hanya terjadi di tingkat bawah, tetapi juga di tingkat atas. Ia mencontohkan kasus pidana yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dan mantan Kapolda Sumatra Barat Irjen Teddy Minahasa sebagai bukti adanya masalah serius di internal Polri.
Deddy menyatakan bahwa usulan ini merupakan seruan dari hati nurani yang bersih dan jernih agar Polri melakukan introspeksi. Ia mempertanyakan apakah Polri ingin terus menjadi institusi yang melanggar peraturan dan hukum serta terlibat dalam politik.
Usulan untuk menempatkan Polri di bawah Kemendagri sebenarnya bukanlah hal baru. Namun, Deddy mengakui bahwa mayoritas fraksi partai di DPR saat ini menolak usulan tersebut. Ia menekankan bahwa isu ini bukanlah soal politik, melainkan tentang profesionalisme dan presisi Polri sebagai bagian dari kebudayaan sipil.
Sejumlah pakar hukum tata negara dan pemerhati kebijakan publik telah mengkritisi usulan ini. Mereka berpendapat bahwa menempatkan Polri di bawah Kemendagri bertentangan dengan aturan tata negara yang berlaku saat ini.
Pakar hukum tata negara, M Junaidi, menilai bahwa menempatkan Polri di bawah Kemendagri adalah langkah yang tidak tepat. Menurutnya, Kemendagri lebih fokus pada penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Jika Polri berada di bawah Kemendagri, akan terjadi tumpang tindih kewenangan dan kontrol presiden terhadap Polri tidak akan maksimal.
Junaidi juga menambahkan bahwa tugas Kemendagri yang sudah kompleks akan semakin terbebani jika harus mengurusi Polri. Ia menilai bahwa sistem pemerintahan Indonesia yang cenderung presidensial akan menjadi salah kaprah jika Polri ditarik ke Kemendagri.
Usulan PDIP untuk menempatkan Polri di bawah Kemendagri menimbulkan pro dan kontra di kalangan politisi dan pakar hukum. Meskipun bertujuan untuk memperbaiki kinerja Polri, usulan ini dianggap menabrak aturan tata negara dan berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem pemerintahan. Diskusi lebih lanjut dan kajian mendalam diperlukan untuk menemukan solusi terbaik bagi permasalahan internal Polri tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tata negara yang berlaku.
