Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa anggota dewan menerima aspirasi dari masyarakat yang meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pembantu presiden, khususnya utusan khusus presiden. Pernyataan ini muncul setelah viralnya berbagai tindakan dari Miftah Maulana Habiburrahman, yang juga dikenal sebagai Gus Miftah, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Gus Miftah dinilai telah mendiskreditkan orang kecil melalui pernyataannya.
Dasco menyatakan bahwa DPR melihat adanya permintaan dari masyarakat agar pemerintah tidak hanya fokus pada Gus Miftah, tetapi juga melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap kinerja semua pembantu presiden dan utusan khusus presiden. “Kita DPR juga melihat aspirasi masyarakat sudah meminta kepada pemerintah tidak hanya kepada Gus Miftah, tapi juga mengimbau untuk melakukan introspeksi, evaluasi-evaluasi terhadap kinerja masing-masing pembantu presiden maupun Utusan khusus presiden,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Kamis (5/12).
Meskipun demikian, Dasco menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat berbicara lebih jauh mengenai sanksi yang mungkin diberikan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, terhadap Gus Miftah. Hal ini disampaikan Dasco sebagai respons terhadap desakan agar Gus Miftah dicopot dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden, menyusul kontroversi olok-olok terhadap penjual es teh dalam sebuah acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah.
“Bahwa kemudian sebagai Utusan Presiden, tentunya dalam hal ini yang bisa memberikan jawaban itu adalah pemerintah, karena jabatan tersebut adalah jabatan setara setingkat menteri,” jelas Dasco yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra.
Desakan untuk memecat Gus Miftah kini ramai diperbincangkan di media sosial setelah pernyataannya menuai kecaman publik. Terdapat tujuh petisi daring di situs change.org yang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Gus Miftah, yang juga dikenal sebagai Ta’im, dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden karena mengolok-olok penjual es teh. Petisi berjudul
“Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden” menjadi petisi dengan dukungan terbanyak, dengan 3.191 orang telah menandatanganinya.
Namun, Gus Miftah, yang juga merupakan Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ora Aji, enggan menanggapi desakan pencopotan tersebut.
“Nggak usah tanya itu, nggak usah tanya itu. Bukan wewenang saya, udah udah itu bukan wewenang saya,” kata Gus Miftah saat ditemui di Ponpes Ora Aji, Kalasan, Sleman, DIY, Rabu.
Kontroversi yang melibatkan Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden menyoroti pentingnya evaluasi kinerja para pembantu presiden dan utusan khusus presiden. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPR menunjukkan adanya keinginan untuk memastikan bahwa para pejabat publik menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak menimbulkan kontroversi yang dapat merugikan citra pemerintah. Dengan adanya desakan dari masyarakat, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk menanggapi aspirasi tersebut dan menjaga kepercayaan publik.
