Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, telah mengambil langkah dramatis dengan menyerahkan kendali urusan negara kepada partai berkuasa, People Power Party (PPP), menyusul penetapan darurat militer sepihak yang terjadi pada 3 Desember lalu. Keputusan ini menandai babak baru dalam krisis politik yang melanda negeri ginseng tersebut, mengguncang fondasi pemerintahan dan menimbulkan pertanyaan tentang masa depan politik negara.
Partai berkuasa, PPP, mengumumkan bahwa Yoon akan dibebastugaskan dari tugas-tugas kepresidenan hingga ia secara resmi mengundurkan diri. Ketua PPP, Han Dong Hoon, menegaskan bahwa Yoon akan mengundurkan diri secara sukarela, merujuk pada pernyataan terakhir presiden yang disampaikan pada Sabtu, 7 Desember.
Dalam pernyataan maaf publiknya, Yoon menyatakan bahwa ia menyerahkan segala urusan negara, termasuk masa depan pemerintahannya, kepada partai berkuasa.
“Pernyataan Yoon ini merupakan janji virtual untuk mengundurkan diri,” ujar Han, seperti dikutip dari Korea Times.
Untuk mengurangi kebingungan yang mungkin timbul, Han menyatakan bahwa partai akan mendorong Yoon untuk segera mengundurkan diri. Selama masa transisi ini, presiden akan dibebastugaskan dari tugas-tugasnya, sementara perdana menteri akan bekerja sama dengan partai untuk memastikan kelancaran urusan negara.
Han juga menambahkan bahwa pihaknya akan berdiskusi dengan blok oposisi di parlemen mengenai nasib pemerintahan ke depan.
Keputusan ini muncul setelah Yoon berhasil lolos dari mosi pemakzulan di parlemen pada Sabtu sebelumnya. Sebanyak 105 dari 108 anggota PPP di parlemen memboikot mosi tersebut dengan meninggalkan ruang rapat saat pemungutan suara berlangsung.
Namun, tak lama setelah itu, Yoon ditetapkan sebagai tersangka oleh jaksa Korea Selatan atas tuduhan pengkhianatan terhadap negara dan penyalahgunaan kekuasaan. Jika terbukti bersalah, Yoon menghadapi ancaman hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati.
Sementara itu, jaksa juga telah menahan mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun, atas tuduhan pengkhianatan pada Minggu pagi. Kim ditangkap sekitar enam jam setelah secara sukarela hadir untuk pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pada pukul 01.30 dini hari. Setelah pemeriksaan awal, jaksa menempatkannya dalam tahanan, menyita ponselnya, serta menggeledah kediaman resmi dan kantor lamanya.
Kim diduga sebagai otak di balik drama darurat militer sepihak yang diterapkan oleh presiden. Sebagai orang dekat Yoon dan teman sekolahnya di SMA Chungam, Kim diduga mengusulkan deklarasi hukum militer dan memainkan peran penting dalam merancang rencana tersebut bersama presiden.
Krisis politik di Korea Selatan ini menyoroti ketegangan yang terjadi di dalam negeri, dengan implikasi yang dapat mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi negara tersebut. Langkah-langkah yang diambil oleh partai berkuasa dan pihak oposisi akan menjadi penentu arah masa depan politik Korea Selatan.
