Sejak sebelum Yoon Suk Yeol menduduki kursi kepresidenan Korea Selatan pada Mei 2022, serangkaian kontroversi yang melibatkan istrinya, Kim Keon Hee, telah menjadi sorotan publik. Berdasarkan laporan dari The Korea Times, skandal ini mencakup dugaan manipulasi saham, plagiarisme makalah penelitian, hingga kasus suap berupa tas Dior. Sayangnya, tidak ada satu pun dari skandal ini yang ditangani dengan serius oleh Yoon.
Kontroversi yang melibatkan Kim Keon Hee telah membayangi sebagian besar agenda kebijakan Yoon selama dua setengah tahun masa jabatannya. Yoon sendiri menyatakan bahwa skandal-skandal tersebut adalah “klaim yang dilebih-lebihkan” oleh lawan politiknya, dan menegaskan bahwa istrinya telah “dijelek-jelekkan” secara berlebihan. Namun, pernyataan ini tidak mampu meredakan ketidakpuasan masyarakat Korea Selatan terhadap kepemimpinannya.
Profesor politik dari Hankuk University of Foreign Studies, Lee Jae Mook, mengkritik pendekatan Yoon yang dianggap lebih sebagai suami yang berbakti daripada seorang presiden.
“Seorang pemimpin sejati akan mengizinkan otoritas hukum menyelidiki tuduhan seputar keluarga mereka, tapi Yoon terlalu protektif terhadap istrinya,” ujar Lee.
Pendekatan ini, menurut Lee, tidak diterima dengan baik oleh publik dan menjadi salah satu alasan utama ketidakpuasan masyarakat terhadap Yoon.
Skandal utama yang melibatkan Kim Keon Hee mencuat pada November 2023 ketika sebuah saluran berita YouTube merilis rekaman yang menunjukkan seorang pendeta Korea-Amerika memberikan tas Dior kepadanya pada September 2022. Partai oposisi menuduh Kim melanggar undang-undang anti-korupsi, namun kantor kepresidenan membela Kim dengan menyatakan bahwa ia adalah korban manuver politik.
Penyelidikan terhadap Kim sempat berlangsung selama berbulan-bulan, namun jaksa akhirnya mencabut tuntutan terkait tas Dior pada Oktober lalu. Selain itu, Kim juga tidak didakwa atas dugaan keterlibatannya dalam skema manipulasi saham yang melibatkan Deutsch Motors, meskipun penyelidik menyimpulkan bahwa manipulasi memang terjadi.
Tak lama setelah itu, skandal lain muncul ketika broker politik Myung Tae Kyun menjadi sorotan. Ia diselidiki karena diduga terlibat dalam nominasi kandidat selama pemilihan sela parlemen 2022 melalui hubungannya dengan Yoon dan Kim. Kim diduga memiliki hubungan dengan kasus ini setelah Myung mengungkapkan tangkapan layar pesan teksnya dengan Kim, di mana Kim tampaknya meminta nasihat selama kampanye presiden Yoon.
Partai Demokrat Korea (DPK) dan partai oposisi lainnya telah mendorong penyelidikan penasihat khusus terhadap skandal Kim Keon Hee. Meskipun Majelis Nasional yang didominasi oposisi telah meloloskan tiga beleid terkait, semuanya dijegal oleh veto Yoon.
“Yoon telah berjuang untuk menjaga hubungan baik dengan blok oposisi karena gaya komunikasinya yang buruk, dengan isu seputar ibu negara menjadi titik nyala utama,” kata Lee.
Pada 3 Desember, Yoon secara tiba-tiba menetapkan darurat militer, yang mengejutkan masyarakat Korea Selatan dan dunia. Deklarasi ini ditentang keras oleh parlemen, dan Yoon akhirnya mencabutnya enam jam kemudian. Pada 14 Desember, Majelis Nasional meloloskan mosi pemakzulan terhadap Yoon, yang kini ditangguhkan dari tugas-tugasnya sebagai kepala negara. Seluruh tugasnya dialihkan ke Perdana Menteri Han Duck Soo.
Situasi ini membahayakan posisi Kim Keon Hee, karena parlemen meloloskan versi keempat dari rancangan undang-undang penasihat khusus hanya dua hari sebelum Yoon dimakzulkan. Nasib Kim kini bergantung pada Han sebagai penjabat presiden, yang juga sedang diselidiki terkait status darurat militer Yoon. Han kemungkinan tidak akan mengambil keputusan yang berani, mengingat posisinya yang rentan.
Ketua DPR dari Partai Demokrat, Lee Jae Myung, menyatakan bahwa melakukan veto dapat dianggap sebagai tindakan yang bias secara politik.
“Saya yakin penjabat presiden tidak akan melampaui batas kewenangan sementaranya,” ujarnya.
Dengan situasi politik yang semakin memanas, masa depan Kim Keon Hee dan Yoon Suk Yeol masih menjadi tanda tanya besar di tengah ketidakpuasan publik dan tekanan dari partai oposisi.
