Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa biaya pelaksanaan retret bagi kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 tidak akan dibebankan kepada Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menjelaskan bahwa anggaran untuk acara tersebut akan ditanggung oleh pemerintah dengan menggunakan dana negara yang telah dialokasikan.
Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (1/2), Prasetyo menekankan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menginginkan penggunaan anggaran yang lebih efisien. Menurutnya, acara ini dianggap penting oleh pemerintah untuk menyatukan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Nah kita merasa bahwa retret menjadi sangat penting, Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten,” ujar Prasetyo.
Meskipun demikian, Prasetyo belum dapat memastikan besaran anggaran yang diperlukan untuk menggelar retret kepala daerah tersebut. Ia menyatakan bahwa penetapan anggaran berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto diketahui merogoh kantong pribadinya untuk membiayai retret Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Akmil Magelang pada Kamis (24/10) 2024 selama empat hari. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding.
“Pak Prabowo yang membiayainya sendiri,” kata Karding saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (27) malam
Keputusan untuk menanggung biaya retret kepala daerah menggunakan anggaran negara menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya dukungan anggaran dari pemerintah, diharapkan acara ini dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu menyatukan pandangan dan kebijakan antara berbagai tingkatan pemerintahan di Indonesia.
