Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan penemuan yang mengejutkan terkait penyalahgunaan dana desa oleh sejumlah kepala desa. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, ternyata disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk perjudian daring dan kebutuhan seseorang yang diduga sebagai kekasih kepala desa.
PPATK telah melaporkan temuan ini kepada aparat penegak hukum dan saat ini menunggu tindak lanjut dari pihak berwenang. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyatakan bahwa penyalahgunaan dana desa ini tidak hanya digunakan untuk perjudian daring, tetapi juga untuk keperluan pribadi kepala desa.
“Ditemukan dugaan penyelewengan dana tersebut bukan hanya untuk perjudian daring, namun ditemukan juga ada yang untuk keperluan pribadi kepala desa,” ujar Ivan.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai keperluan pribadi yang dimaksud, Ivan menjelaskan bahwa salah satunya adalah untuk kekasih kepala desa, yang diberi kode ‘WIL’. “Kekasih,” terang Ivan saat ditanya maksud dari kode tersebut. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh kepala desa.
Selain berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, PPATK juga berencana melakukan pembahasan dengan kementerian terkait guna memperbaiki mekanisme dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa di masa mendatang.
Sebelumnya, pada Minggu (19/1), Ivan mengungkapkan salah satu temuan PPATK terjadi di salah satu kabupaten di Sumatera Utara. PPATK menemukan setidaknya ada enam kepala desa yang menggunakan dana desa untuk bermain judi daring. Di antara enam kepala desa tersebut, ada yang menjabat sebagai Ketua Asosiasi APDES Kabupaten. “Disetorkan guna bermain judi daring antara Rp50 juta hingga Rp260 juta,” ungkap Ivan.
Ivan menjelaskan bahwa jumlah transfer ke 303 Rekening Kas Desa (RKD) periode Januari hingga Juni 2024 dari pemerintah pusat mencapai lebih dari Rp115 miliar. Dari jumlah tersebut, penyelewengan dana desa diduga mencapai Rp40 miliar. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya masalah penyalahgunaan dana desa yang harus segera ditangani.
Temuan PPATK mengenai penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa untuk judi daring dan kepentingan pribadi merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Dengan adanya koordinasi antara PPATK dan kementerian terkait, diharapkan mekanisme penggunaan dana desa dapat diperbaiki sehingga dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat desa. Proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan dana desa.
