Adian Napitupulu, anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Ia mempertanyakan mengapa anggaran untuk Polri, Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengalami pemotongan, sementara langkah efisiensi dilakukan di berbagai sektor lainnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menargetkan penghematan APBN sebesar Rp306,69 triliun. Kebijakan ini diikuti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025, merinci 16 pos belanja yang harus dihemat senilai Rp256,1 triliun. Pemotongan terbesar terjadi pada alat tulis kantor (ATK) hingga 90 persen, serta efisiensi kegiatan seremonial dan rapat.
Adian Napitupulu mempertanyakan mengapa tidak ada efisiensi di Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Gizi Nasional. Ia menyoroti bahwa tidak ada pengurangan dalam kegiatan seremonial, rapat, kajian, dan berbagai pos lainnya di lembaga-lembaga tersebut.
“Rakyat butuh jawaban itu. Kenapa? Biar fair,” tegas Adian. Ia juga menyoroti pemangkasan anggaran untuk feasibility study dan analisa-analisa yang dianggap penting dalam pembangunan infrastruktur.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Nasir Djamil, menyatakan bahwa lembaganya juga tidak terkena sasaran efisiensi anggaran. Pagu anggaran DPR pada 2025 ditetapkan sebesar Rp6,6 triliun. Nasir menegaskan bahwa kegiatan DPR difokuskan pada daerah pemilihan masing-masing anggota, dan oleh karena itu, anggaran mereka tidak dipotong.
“Rp6 sekian triliun dibandingkan dengan Rp3 ribu sekian triliun (APBN) itu cuma berapa kira-kira begitu,” ujarnya.
Kebijakan efisiensi anggaran ini menimbulkan berbagai reaksi dan pertanyaan dari berbagai pihak. Adian Napitupulu menekankan bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai alasan di balik pengecualian beberapa kementerian dari pemotongan anggaran. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Kritik yang disampaikan oleh Adian Napitupulu dan Nasir Djamil mencerminkan kekhawatiran terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Meskipun bertujuan untuk menghemat anggaran, kebijakan ini harus dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai kebijakan ini dan memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan sektor-sektor penting lainnya.
