Demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ yang digelar di depan gedung DPRD Kota Malang pada Selasa (18/2) berakhir dengan kericuhan. Ribuan massa yang terdiri dari BEM se-Malang Raya dan Aliansi Masyarakat Sipil Malang Raya awalnya melakukan aksi bakar, yang kemudian memicu peningkatan tensi hingga massa berhasil menjebol pintu gerbang dan memasuki halaman gedung DPRD.
Para mahasiswa sempat bertemu dengan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, serta sejumlah perwakilan fraksi lainnya. Namun, hasil negosiasi tersebut tidak memuaskan massa aksi, sehingga kericuhan kembali pecah. Massa melemparkan batu, botol, dan pecahan kaca ke arah dalam gedung, sementara aparat kepolisian berusaha menghalau mereka di depan pintu masuk.
Salah satu orator, Daniel Alexandre Siagian, menyampaikan bahwa terdapat 14 poin tuntutan dari massa aksi. Salah satu tuntutan utama adalah protes terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. “Kebijakan pemangkasan anggaran ini dapat berdampak negatif pada sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan penanganan kemiskinan,” ujar Daniel.
Selain itu, demonstran juga mengkritisi 100 hari kinerja Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya yang dianggap terlalu gemuk. “Pada akhirnya, fakta tersebut menunjukkan bahwa kebobrokan di sisi pemerintahan terus terjadi dari segala sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, agraria, HAM, hingga sektor PSN yang saat ini belum tepat sasaran,” tambahnya.
Dari 14 poin tuntutan, beberapa di antaranya adalah penghentian program makan bergizi gratis (MBG), penghentian militerisasi dan represifitas aparat, serta penolakan revisi UU TNI dan Polri. Mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap menyengsarakan rakyat dan merusak lingkungan, serta menolak pengesahan RUU Minerba.
Kericuhan dalam demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ di Kota Malang ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan. Dengan adanya tuntutan yang jelas dari para demonstran, diharapkan pemerintah dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Demonstrasi ini juga menjadi pengingat akan pentingnya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.
