Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi kritik yang dilontarkan sejumlah pihak terkait keputusannya menggunakan helikopter untuk meninjau banjir di Jakarta beberapa waktu lalu. Pramono menjelaskan bahwa penggunaan helikopter tersebut bertujuan untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas dalam memantau kondisi banjir yang melanda ibu kota.
“Penggunaan helikopter ini dilakukan agar kami bisa melihat dari atas, sehingga proses naturalisasi dan pembuatan sodetan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Sekali lagi, penggunaan helikopter bukan untuk gagah-gagahan,” ujar Pramono saat ditemui di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3).
Pramono menegaskan bahwa keputusan untuk naik helikopter bukanlah atas permintaannya sendiri, melainkan ada pihak yang menawarkan fasilitas tersebut. “Saya naik heli bukan permintaan saya, ada yang nawarin,” jelasnya.
Meskipun demikian, Pramono tetap menghormati kritik yang disampaikan kepadanya. Ia menyatakan bahwa dalam negara demokrasi, kritik adalah hal yang wajar dan ia menerima masukan tersebut dengan lapang dada.
Pada pekan lalu, banjir melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk meninjau kondisi tersebut, Pramono melakukan pemantauan melalui jalur udara dengan menaiki helikopter. Dalam peninjauan tersebut, Pramono didampingi oleh Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Kakorpolairud) Baharkam Polri, Irjen Mohammad Yassin Kosasih.
Keputusan Pramono untuk menggunakan helikopter menuai kontroversi di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan urgensi penggunaan helikopter dalam situasi tersebut. Mereka berpendapat bahwa pemantauan banjir seharusnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih sederhana dan hemat biaya.
Penggunaan helikopter oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memantau banjir di Jakarta menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, Pramono menegaskan bahwa langkah tersebut diambil demi efektivitas dalam penanganan banjir. Kritik yang muncul di media sosial menjadi pengingat pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat seperti banjir.
