Di tengah hiruk-pikuk rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang TNI, Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menggelar aksi protes di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3) sore. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap proses revisi yang dianggap tertutup dan tidak transparan.
tiga orang dari massa aksi tiba di depan ruang rapat Komisi I DPR dan pemerintah sekitar pukul 17.49 WIB. Mereka membawa poster berisi kritik dan langsung menyelinap masuk ke dalam ruang rapat. Salah satu perwakilan koalisi, Wakil Koordinator KontraS, Andri Yunus, terlihat membentangkan poster di dalam ruang rapat dan menyuarakan protesnya.
Andri Yunus menyatakan bahwa Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, yang merupakan pemerhati di bidang pertahanan, menolak proses revisi UU TNI yang dilakukan secara tertutup. “Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan pemerhati di bidang pertahanan, hentikan karena tidak sesuai ini diadakan tertutup,” tegasnya.
Tidak lama setelah aksi dimulai, sejumlah petugas keamanan langsung menarik Andri keluar dari ruangan, menutup pintu, dan mengamankan lokasi rapat. Namun, aksi koalisi sipil tidak berhenti di situ. Mereka melanjutkan protes dengan berteriak dari luar ruangan, menuntut penghentian proses rapat.
Dalam teriakannya, massa aksi menyampaikan penolakan terhadap pembahasan yang sedang berlangsung, termasuk penolakan terhadap Dwifungsi ABRI. “Bapak ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati, kami menolak adanya pembahasan didalam, kami menolak adanya Dwifungsi ABRI, hentikan proses pembahasan RUU TNI,” ujar salah satu peserta aksi.
Sementara itu, Komisi I DPR bersama pemerintah kembali menggelar rapat Panja terkait revisi Undang-Undang TNI di tempat yang sama. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menyebutkan bahwa rapat yang telah berlangsung sejak Jumat (14/3) kemarin, telah membahas sekitar 40 persen dari total 92 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rencananya, pembahasan akan diselesaikan pada rapat hari ini.
“Semalam kita baru bisa menyelesaikan sekitar 40 persen dari jumlah DIM. Saya tidak hafal persis kira-kira seperti itu. Itu yang kita selesaikan dari 92 DIM,” kata Hasanuddin. Proses pembahasan ini diharapkan dapat segera mencapai kesepakatan yang mengakomodasi berbagai kepentingan.
Aksi protes Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan di Hotel Fairmont menyoroti pentingnya transparansi dalam proses revisi UU TNI. Meskipun aksi ini sempat diintervensi oleh petugas keamanan, suara penolakan terhadap proses tertutup dan Dwifungsi ABRI tetap disuarakan. Diharapkan, pembahasan revisi UU TNI dapat dilakukan dengan lebih terbuka dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencapai hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip demokrasi.
