Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat terkait program sarapan gratis yang telah dicanangkan. Pernyataan ini disampaikan Pramono menjelang pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (12/3).
Dalam pernyataannya di Balai Kota, Jakarta, Selasa (11/3), Pramono menyatakan, “Nanti apapun yang menjadi putusan Badan Gizi Nasional tentunya kami akan menindaklanjuti.” Hal ini menunjukkan kesiapan Pemprov DKI Jakarta untuk menjalankan hasil diskusi dengan BGN.
Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dua alternatif pelaksanaan program, tergantung pada keputusan yang diambil oleh BGN. “Ya tentunya untuk itu ada dua alternatif yang dilakukan, apapun putusannya kita siapkan,” ujarnya.
Jika program sarapan gratis diizinkan, Pramono berencana memulainya dari daerah-daerah yang paling membutuhkan. Prioritas akan diberikan kepada kelompok masyarakat atau sekolah yang kurang mampu. “Di tempat-tempat yang seperti itu. Tapi kami akan mempersiapkan, jumlahnya nanti akan kami finalkan setelah ada arahan dari Badan Gizi Nasional,” tambahnya.
Program sarapan gratis ini merupakan salah satu inisiatif yang diusung oleh Pramono-Rano dan berbeda dengan program MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Namun, Pramono mengungkapkan bahwa BGN tidak mengizinkan Pemda untuk membuat program yang mirip dengan MBG.
Sebagai alternatif, Pramono mewacanakan untuk mengganti program sarapan gratis dengan renovasi kantin di seluruh Jakarta. Renovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas fasilitas yang ada. “Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” ujar Pramono di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).
Program sarapan gratis yang diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta menunggu keputusan dari Badan Gizi Nasional. Dengan dua alternatif yang telah disiapkan, Pemprov DKI Jakarta menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Renovasi kantin menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan fasilitas yang lebih baik bagi masyarakat Jakarta. Keputusan akhir dari BGN akan menjadi penentu langkah selanjutnya dalam pelaksanaan program ini.
