Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan bersikap kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi yang hingga kini belum terselesaikan. Pernyataan ini disampaikan Pramono setelah bertemu dengan pimpinan KPK di Kantor KPK RI, Jakarta, pada Senin (24/3).
Dalam pertemuan tersebut, Pramono mengungkapkan bahwa KPK mengingatkan beberapa kasus lama yang belum selesai. “Tentunya itu menjadi catatan dan kami juga akan, kalau memang kasus itu belum berhenti, pemerintah Jakarta juga mempersiapkan diri untuk itu,” ujar Pramono. Ia menambahkan bahwa sejumlah kasus dugaan korupsi yang disinggung KPK terjadi sebelum ia menjabat sebagai gubernur. Namun, Pramono menegaskan bahwa setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, hal tersebut menjadi tanggung jawabnya.
Pramono menekankan pentingnya pendampingan dan pengawasan menyeluruh dalam kepemimpinannya. “Intinya adalah, pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya, saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan, pengawasan secara menyeluruh,” ujarnya. Ia meminta KPK untuk melakukan pengawasan mulai dari tingkat perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik.
Selain itu, Pramono juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap barang milik daerah dan area monitoring center for prevention untuk pencegahan. Ia berharap upaya ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap pemberantasan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. “Dan untuk itu kami akan membuka diri. Bahkan beberapa yang pengawasannya dulu mungkin agak kurang terbuka nanti akan kami buat terbuka, termasuk terutama yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah,” ucap Pramono.
Dengan langkah-langkah yang diambil, Pramono berharap dapat menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemprov DKI Jakarta dan memperkuat integritas dalam pelayanan publik. Pramono menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan KPK dalam memberantas korupsi dan memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk bersikap kooperatif dengan KPK menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus-kasus korupsi yang belum terselesaikan. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan transparansi yang ditingkatkan, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Pramono Anung, sebagai Gubernur DKI Jakarta, bertekad untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama dalam kepemimpinannya.
