Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat telah secara resmi menyerahkan daftar kepengurusan baru untuk periode 2025-2030 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) pada hari Senin (24/3). Penyerahan ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, dan diterima langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Selain menyerahkan struktur kepengurusan baru, Partai Demokrat juga menyertakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Herman Khaeron, yang akrab disapa Hero, menjelaskan bahwa penyerahan ini merupakan bagian dari proses administrasi dalam kepartaian. “Kami mendaftarkan dua dokumen, yaitu dokumen kepengurusan dan dokumen AD/ART yang merupakan ratifikasi dari kepengurusan lama serta ratifikasi terhadap AD/ART yang baru untuk periode 2025-2030,” ungkap Hero. Meskipun Undang-Undang Partai Politik mengizinkan proses ini dilakukan sebulan setelah diumumkan, Hero mengaku ingin menyelesaikannya lebih cepat. Dia optimis bahwa dalam satu atau dua hari, Kemenkum akan menyelesaikan proses ini.
Hero menyampaikan bahwa Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, memberikan perhatian yang sangat baik terhadap penyerahan ini dan berjanji akan memprosesnya dengan cepat. “Alhamdulillah, Pak Menteri Hukum tadi memberikan atensi yang sangat baik dan akan diproses cepat. Insya Allah dalam 1-2 hari ini sudah selesai,” katanya.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, sebelumnya telah mengumumkan sejumlah restrukturisasi di jajaran DPP. Hero menggantikan Teuku Riefky Harsya yang kini menjabat sebagai wakil ketua umum. Selain itu, Irwan Fecho kini menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat. Beberapa nama baru juga muncul dalam kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2025-2030, termasuk mantan Sekjen PBB Afriansyah Noor yang kini menjadi wakil sekjen, serta pengamat politik Ahmad Khoirul Umam yang menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis.
Dalam kesempatan penyerahan dokumen, Hero didampingi oleh beberapa nama baru di jajaran DPP. Mereka antara lain Direktur Eksekutif Sigit Raditya, Wakil Sekjen Jansen Sitindaon, Wakil Sekjen Didik Mukrianto, Wakil Sekjen Imelda Sari, Wakil Sekjen Inggrid Kansil, Wakil Sekjen Syahrial Nasution, hingga Wakil Sekjen Umar Arsal. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Partai Demokrat untuk memperkuat struktur organisasi dan menghadapi tantangan politik ke depan.
Penyerahan kepengurusan baru dan AD/ART Partai Demokrat ke Kemenkum menandai langkah strategis partai dalam mempersiapkan diri menghadapi periode 2025-2030. Dengan restrukturisasi dan penambahan nama-nama baru dalam jajaran kepengurusan, Partai Demokrat menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat posisi dan perannya di kancah politik nasional. Dukungan dan perhatian dari Kemenkum diharapkan dapat mempercepat proses administrasi ini, sehingga Partai Demokrat dapat segera fokus pada agenda-agenda politik yang lebih besar.
