Muhammad Arif Nuryanta, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kini menjadi pusat perhatian setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp60 miliar. Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Januari 2025, Arif memiliki total harta kekayaan sebesar Rp3.168.401.351 atau sekitar Rp3,16 miliar.
Arif, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, memiliki aset tanah dan bangunan dengan nilai total Rp1.235.000.000. Aset tersebut meliputi tanah seluas 3.400 meter persegi di Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, yang diperoleh melalui hibah tanpa akta senilai Rp75.000.000, serta tanah seluas 2.500 meter persegi di lokasi yang sama dengan nilai Rp50.000.000.
Selain itu, Arif juga memiliki tanah dan bangunan seluas 300 meter persegi di Tegal, yang merupakan hasil usaha sendiri senilai Rp600.000.000, serta tanah dan bangunan seluas 483 meter persegi di Tegal dengan nilai Rp510.000.000.
Dalam laporan kekayaannya, Arif juga mencantumkan kepemilikan kendaraan berupa motor Honda tahun 2011 seharga Rp4.000.000 dan mobil Honda CRV tahun 2011 senilai Rp150.000.000. Selain itu, ia memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp91.000.000, surat berharga senilai Rp1.100.000.000, kas dan setara kas sebesar Rp515.855.801, serta harta lainnya senilai Rp72.545.550.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa Arif diduga menerima suap dan gratifikasi terkait pengondisian putusan lepas dalam perkara pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Kasus ini melibatkan tiga korporasi besar, yaitu PT Permata Hijau Group, PT Wilmar Group, dan PT Musim Mas Group.
Menurut Qohar, uang suap tersebut diberikan oleh dua pengacara korporasi ekspor CPO, Marcella Santoso dan Ariyanto, melalui Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, yang merupakan orang kepercayaan Arif. Ketiga orang ini, bersama Arif, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Suap tersebut diduga diberikan saat Arif masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, dengan tujuan memengaruhi majelis hakim untuk mengetok putusan lepas (ontslag van alle recht vervolging) bagi ketiga terdakwa korporasi dalam kasus ekspor CPO. Meskipun secara unsur memenuhi pasal yang didakwakan, majelis hakim memutuskan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
Kejaksaan Agung saat ini tengah mendalami aliran uang suap tersebut kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini. Majelis hakim yang terlibat terdiri dari ketua majelis Djuyamto, dengan anggota Ali Muhtarom dan Agam Syarief Baharudin. Panitera Pengganti Agnasia Marliana Tubalawony, Vera Damayanti, dan Mis Nani BM Gultom juga terlibat dalam pengadilan terdakwa korporasi.
Atas putusan lepas tersebut, Kejaksaan Agung telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat.
Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dalam sistem peradilan dan menjadi pengingat akan dampak serius dari praktik korupsi. Dengan adanya bukti yang kuat, diharapkan proses hukum dapat mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
