Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan keraguan mendalam terkait laporan yang menyebutkan bahwa gaji tenaga kesehatan (nakes) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengalami kenaikan selama sepuluh tahun terakhir. Reaksi spontan ini muncul saat Gubernur menerima keluhan langsung dari sejumlah perwakilan nakes dalam sebuah forum diskusi di Balai Kota. Pramono menilai durasi sepuluh tahun tanpa penyesuaian pendapatan adalah waktu yang sangat lama, terlebih Jakarta memiliki kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Merespons aspirasi tersebut, orang nomor satu di Jakarta ini berkomitmen untuk segera melakukan validasi data melalui Dinas Kesehatan serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Pramono menegaskan bahwa pengecekan mendalam terhadap struktur penggajian dan komponen tunjangan nakes akan menjadi prioritas kerjanya dalam waktu dekat. Jika hasil audit internal membuktikan adanya stagnasi kesejahteraan selama satu dekade, Pemerintah Provinsi berjanji akan menjadikannya agenda utama untuk ditinjau ulang demi menghargai peran nakes sebagai garda terdepan pelayanan publik.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan tenaga kesehatan mengklarifikasi bahwa keluhan mereka berfokus pada gaji pokok serta beberapa komponen Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang dirasa tidak mengalami penyesuaian signifikan sejak 2016. Padahal, beban kerja para tenaga medis, terutama pasca-pandemi, meningkat sangat drastis seiring dengan lonjakan biaya hidup di ibu kota yang kian mahal. Para nakes berharap adanya kebijakan nyata yang lebih dari sekadar apresiasi verbal, yakni berupa penyesuaian finansial yang mencerminkan dedikasi mereka dalam menjaga keselamatan nyawa warga Jakarta.
Pramono menutup pertemuan dengan prinsip bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan para pegawainya. Namun, ia meminta waktu kepada para nakes untuk mengkaji angka-angka secara akurat agar kebijakan yang diambil nantinya memiliki landasan fiskal yang kuat dan tepat sasaran. Komitmen ini memberikan angin segar bagi para pejuang kesehatan di Jakarta, sembari menunggu langkah konkret pemerintah daerah dalam merumuskan struktur penggajian yang lebih adil dan kompetitif di masa depan.
