Gelombang protes pecah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang setelah sejumlah kerabat pekerja harian dan pemulung yang menjadi korban luka akibat longsor gunungan sampah mendatangi lokasi pada Senin sore, 9 Maret 2026. Keluarga korban melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menghentikan ketergantungan pada Bantargebang dan mencari lokasi pembuangan baru. Mereka menilai kondisi zona pembuangan, khususnya di Zona IV, sudah sangat kritis dan tidak lagi manusiawi untuk dijadikan tempat beraktivitas. Insiden yang menyebabkan beberapa pekerja tertimbun dan terseret material sampah setinggi 40 meter tersebut dianggap sebagai bukti nyata bahwa nyawa masyarakat kini berada di ujung tanduk akibat kebijakan pengelolaan sampah yang dipaksakan.
Pihak keluarga korban menekankan bahwa peringatan mengenai kerawanan struktur gunungan sampah sebenarnya sudah berulang kali disuarakan, namun volume kiriman sampah dari ibu kota tetap tidak berkurang secara signifikan. Kelalaian dalam memperkuat keamanan di lereng-lereng sampah yang sudah melampaui kapasitas ideal ini dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap keselamatan kerja. Para kerabat korban yang saat ini sedang menjalani perawatan di RSUD Bantargebang dan RSUD Kota Bekasi menuntut keadilan substantif, bukan sekadar santunan biaya pengobatan. Mereka mendesak adanya langkah revolusioner dari Jakarta agar tidak lagi menjadikan wilayah mereka sebagai satu-satunya muara limbah yang bebannya kini sudah di luar batas kewajaran.
Merespons tekanan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk menanggung seluruh biaya medis para korban sembari fokus melakukan stabilisasi di area terdampak. Namun, mengenai permintaan pemindahan lokasi, otoritas berdalih bahwa hal tersebut merupakan kebijakan strategis jangka panjang yang sangat kompleks untuk dieksekusi dalam waktu singkat. Pemerintah mengklaim tengah mengupayakan percepatan teknologi pengolahan sampah di dalam kota guna mengurangi beban Bantargebang secara bertahap. Jawaban normatif ini nyatanya belum mampu meredam amarah keluarga korban yang menginginkan jaminan keamanan instan serta solusi permanen agar tragedi serupa tidak kembali terulang di masa depan.
Kondisi di lapangan hingga Senin petang masih diselimuti ketegangan, dengan penjagaan ketat dari aparat keamanan guna mencegah potensi kericuhan massal. Keluarga korban bahkan mengancam akan melakukan aksi blokade akses jalan utama jika Pemprov DKI tidak segera menunjukkan langkah nyata dalam menjamin keamanan area kerja di atas gunung sampah tersebut. Sementara alat berat terus dikerahkan untuk menyingkirkan material longsoran, narasi perlawanan dari warga terus menguat sebagai bentuk akumulasi kekecewaan terhadap manajemen sampah yang dianggap gagal. Penanganan krisis di Bantargebang pada awal 2026 ini kini menjadi ujian krusial bagi kredibilitas pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan sanitasi kota dengan keselamatan jiwa manusia di perbatasan.
