Tim kuasa hukum aktivis Kontras, Andrie Yunus, menyatakan keterkejutan mendalam atas pernyataan resmi institusi TNI yang mengungkap keterlibatan empat anggotanya dalam aksi penyiraman air keras pekan lalu. Pengumuman mendadak ini muncul di tengah proses penyelidikan intensif yang sebelumnya berfokus pada ranah kepolisian di Polda Metro Jaya. Meski mengapresiasi transparansi dari pihak militer, tim hukum menilai pengungkapan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai motif di balik tindakan keji tersebut. Koordinator kuasa hukum Andrie menegaskan bahwa selama ini belum ada indikasi kuat yang mengarah pada keterlibatan oknum militer dalam rilis kepolisian sebelumnya, sehingga perkembangan pada Rabu sore, 18 Maret 2026 ini, menjadi titik balik krusial dalam upaya penegakan keadilan bagi sang aktivis.
Pusat Penerangan (Puspen) TNI melaporkan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan kepolisian dan penyelidikan internal, empat prajurit diduga kuat terlibat langsung dalam serangan fisik terhadap Andrie. Keempat oknum tersebut kini telah diamankan oleh Polisi Militer (PM) guna menjalani pemeriksaan intensif untuk menggali apakah aksi ini merupakan inisiatif pribadi atau adanya perintah dari atasan. Kuasa hukum korban menyatakan kekhawatiran bahwa insiden ini merupakan bentuk intimidasi sistematis terhadap pembela HAM, mengingat Andrie dikenal sangat vokal dalam menyuarakan isu-isu sensitif terkait pelanggaran hak asasi. Pihak penasihat hukum mendesak agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka dan akuntabel guna memastikan integritas hukum tetap terjaga di mata publik.
Guna mengantisipasi adanya intimidasi lanjutan setelah identitas pelaku terungkap, tim hukum mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk meningkatkan status pengamanan tidak hanya bagi Andrie, tetapi juga bagi para saksi kunci lainnya. Transparansi dalam proses peradilan nantinya menjadi tuntutan utama agar tidak ada fakta yang ditutup-tutupi meskipun melibatkan anggota institusi militer. Di sisi lain, Polda Metro Jaya membenarkan adanya koordinasi erat dengan pihak TNI terkait pelimpahan berkas perkara guna mempercepat penyelesaian kasus yang telah menyita perhatian nasional dalam seminggu terakhir. Sinergi antarlembaga ini diharapkan mampu mengungkap aktor intelektual di balik teror ini secara tuntas dan memberikan kepastian hukum bagi korban.
Sementara itu, kondisi kesehatan Andrie Yunus di RSCM dilaporkan mulai menunjukkan progres positif, meski ia masih dijadwalkan menjalani serangkaian operasi rekonstruksi jaringan kulit pada area wajah. Pihak keluarga mengaku merasa sedikit lega dengan kejelasan identitas para pelaku, namun tetap menuntut sanksi hukum yang seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Pihak TNI berkomitmen untuk memberikan tindakan tegas dan sanksi sesuai hukum militer jika para anggota tersebut terbukti bersalah dalam persidangan nantinya. Dengan perkembangan signifikan pada pertengahan Maret 2026 ini, publik terus memantau jalannya kasus ini sebagai ujian bagi komitmen negara dalam melindungi para pejuang kemanusiaan dari segala bentuk kekerasan dan teror.
