Pemerintah Kota Jakarta Barat mengambil tindakan tegas dengan menyegel sebuah fasilitas olahraga lapangan padel yang berlokasi di wilayah Kembangan karena terbukti tidak mengantongi dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan pantauan di lapangan, area olahraga yang baru saja selesai dibangun tersebut kini tampak sepi dan tertutup bagi publik. Garis kuning serta papan pengumuman resmi berwarna merah dari Satpol PP telah terpasang jelas di bagian depan pintu masuk sebagai tanda bahwa bangunan tersebut dalam status pengawasan ketat dan dilarang untuk dioperasikan.
Tindakan penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Jakarta Barat setelah upaya persuasif tidak diindahkan oleh pihak pemilik. Sebelumnya, petugas telah melayangkan surat peringatan pertama hingga ketiga kepada pemilik bangunan, namun proses pengerjaan konstruksi besi dan kaca tersebut tetap dilanjutkan hingga rampung tanpa adanya kelengkapan administrasi yang sah. Pelanggaran ini dinilai telah menabrak Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 yang mengatur tentang ketentuan pembangunan gedung di wilayah ibu kota.
Selain persoalan administrasi perizinan, keberadaan lapangan olahraga tersebut juga memicu polemik di tengah masyarakat setempat. Sejumlah warga sekitar melaporkan keberatan mereka karena aktivitas di lokasi tersebut dianggap mengganggu kenyamanan lingkungan. Selain itu, muncul dugaan bahwa fasilitas tersebut dibangun di atas zona yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang kota. Hal ini menjadi pertimbangan tambahan bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur di Jakarta harus selaras dengan fungsi wilayah dan tidak merugikan kepentingan warga sekitar.
Saat ini, pemilik bangunan diwajibkan untuk segera mengurus seluruh prosedur perizinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika ingin melanjutkan operasionalnya. Selama masa penyegelan berlangsung, otoritas terkait melarang keras adanya segala bentuk aktivitas di dalam area tersebut guna memastikan kepatuhan terhadap hukum. Pemerintah Kota Jakarta Barat juga memberikan peringatan keras bahwa jika dokumen perizinan tidak segera dilengkapi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka langkah pembongkaran paksa akan diambil sebagai konsekuensi terakhir atas pelanggaran tata ruang tersebut.
