Seorang pengunjung kawasan Gelora Bung Karno (GBK) berinisial NA (25) membagikan pengalaman tidak menyenangkan terkait praktik pungutan tarif tidak wajar oleh oknum ojek pangkalan. Insiden yang terjadi pada hari Minggu tersebut bermula saat korban, yang merasa kelelahan setelah menghadiri sebuah acara, memutuskan menggunakan jasa ojek untuk menuju gerbang keluar. Dalam kesepakatan awal di titik penjemputan, pengemudi menyebutkan angka “dua puluh” yang diasumsikan korban sebagai Rp20.000, mengingat jarak tempuh yang sangat dekat dan tidak mencapai satu kilometer. Namun, asumsi tersebut berujung pada perselisihan tajam saat korban tiba di lokasi tujuan.
Kejutan pahit dialami korban ketika sang pengemudi menolak uang Rp20.000 yang diberikan dan justru menuntut pembayaran sebesar Rp200.000. Pengemudi berdalih bahwa istilah “dua puluh” yang ia sampaikan sebelumnya bermakna dua puluh lembar uang pecahan sepuluh ribuan. Alasan yang digunakan untuk membenarkan tarif fantastis tersebut adalah adanya momentum kegiatan besar di area GBK yang diklaim sebagai pembenaran atas kenaikan harga secara sepihak. Korban yang merasa tertipu langsung melayangkan protes, namun situasi justru semakin memanas ketika pengemudi menunjukkan gelagat intimidasi.
Suasana mencekam dirasakan oleh korban saat pengemudi ojek tersebut mulai memanggil rekan-rekan sejawatnya di lokasi kejadian. Merasa terancam dan kalah jumlah, NA yang saat itu sedang sendirian terpaksa melakukan negosiasi di bawah tekanan guna menghindari keributan fisik. Setelah perdebatan yang cukup alot, ia akhirnya terpaksa merogoh kocek sebesar Rp150.000 hanya agar bisa segera meninggalkan lokasi dengan aman. Keluhan mengenai pemerasan terselubung ini kemudian viral di media sosial, memicu gelombang kemarahan dari publik yang menuntut adanya perlindungan konsumen yang lebih baik di kawasan fasilitas publik.
Merespons peristiwa yang mencoreng citra kawasan olahraga tersebut, manajemen GBK menyatakan keprihatinannya dan berjanji akan memperketat pengawasan melalui patroli keamanan rutin. Pihak pengelola mengimbau agar para pengunjung lebih selektif dan menyarankan penggunaan moda transportasi yang memiliki tarif transparan, seperti layanan transportasi daring atau transportasi resmi lainnya. Selain langkah internal, warga juga mendesak aparat kepolisian untuk menindak tegas oknum-oknum yang kerap melakukan aksi “getok harga” saat ada keramaian, guna memastikan kenyamanan dan keamanan warga Jakarta dalam menikmati fasilitas publik tanpa rasa takut akan pemerasan.
