Investigasi mendalam terhadap menjamurnya anak-anak penjual tisu di kawasan Jakarta Pusat mengungkap tabir gelap yang lebih dari sekadar desakan ekonomi keluarga. Di balik gigihnya mereka menjajakan barang di trotoar Menteng hingga Tanah Abang, terendus adanya praktik setoran rutin yang wajib diserahkan kepada oknum koordinator atau “abang-abangan” penguasa wilayah. Berdasarkan penelusuran pada Selasa sore, sejumlah anak mengaku harus menyisihkan pendapatan harian sebesar Rp10.000 hingga Rp20.000 sebagai upeti keamanan agar diperbolehkan berjualan di titik-titik strategis. Jika kewajiban ini diabaikan, mereka diancam akan diusir dari lokasi “basah” seperti pintu keluar stasiun dan area perkantoran yang menjadi ladang penghasilan utama mereka.
Praktik eksploitasi ini disinyalir telah berlangsung lama dan terorganisir dengan rapi melalui pembagian wilayah kekuasaan yang ketat di setiap lampu merah. Kesaksian warga sekitar, seperti Gunawan (48), memperkuat dugaan adanya struktur organisasi di balik fenomena ini setelah sering melihat interaksi mencurigakan antara anak-anak tersebut dengan pria dewasa saat menjelang petang. Polanya terlihat konsisten, di mana anak-anak berkumpul di bawah jembatan atau pojok taman untuk menyerahkan uang hasil penjualan sekaligus menerima stok tisu baru untuk hari berikutnya. Keberadaan sosok “bos” atau mentor jalanan ini memanfaatkan kepolosan anak-anak untuk mengeruk keuntungan pribadi tanpa memedulikan masa depan pendidikan mereka.
Menanggapi temuan ini, Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat menyatakan telah mencium aroma eksploitasi ekonomi terencana yang mengarah pada unsur tindak pidana perdagangan orang. Otoritas terkait menegaskan bahwa fokus penanganan kini tidak hanya terbatas pada jangkauan fisik terhadap anak-anak di jalanan, tetapi juga penelusuran mendalam terhadap aktor intelektual yang mengoordinasi mereka. Mengambil keuntungan dari keringat anak di bawah umur adalah pelanggaran hukum berat yang merampas hak-hak dasar pertumbuhan mereka. Penyelidikan kini diarahkan untuk memetakan jaringan distribusi tisu dan sistem pengamanan ilegal yang diciptakan oleh para oknum preman di jantung ibu kota tersebut.
Kepolisian Metro Jakarta Pusat berkomitmen untuk menindak tegas siapa pun yang terbukti menjadikan anak-anak sebagai mesin uang di jalanan guna memutus mata rantai setoran yang mencekik tersebut. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan karena hasil jerih payah yang seharusnya digunakan untuk biaya sekolah atau kebutuhan pokok justru berakhir di kantong para pengeksploitasi. Upaya penegakan hukum secara represif terhadap koordinator jalanan diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus memberikan ruang bagi anak-anak untuk kembali ke lingkungan yang lebih layak. Sinergi antara kepolisian dan dinas sosial menjadi kunci utama dalam memberantas praktik perbudakan modern di aspal Jakarta pada tahun 2026 ini.
