Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi melayangkan desakan keras kepada pemerintah pusat dan daerah untuk segera menuntaskan pembangunan tanggul di sepanjang aliran Kali Bekasi yang hingga kini masih terbengkalai. Keterlambatan proyek vital ini dinilai menjadi ancaman nyata bagi keselamatan warga di bantaran sungai, terutama saat memasuki puncak musim hujan di awal Maret 2026. Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi menyoroti adanya beberapa titik pengerjaan yang terhenti secara misterius, padahal lokasi tersebut merupakan area krusial untuk menahan debit air kiriman dari wilayah Bogor. DPRD mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk bersikap tegas terhadap kontraktor yang dinilai lamban guna memastikan infrastruktur pencegah banjir ini dapat berfungsi maksimal sebelum bencana melanda.
Berdasarkan data pantauan lapangan, sejumlah kawasan padat penduduk seperti Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) dan Villa Nusa Indah masih berada dalam zona kerentanan tinggi akibat proyek normalisasi yang belum tersambung sepenuhnya. Kondisi di lapangan kian memprihatinkan dengan adanya material bangunan yang berserakan namun tanpa aktivitas pekerja yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Warga setempat mengaku selalu dihantui rasa waswas dan kesulitan beristirahat dengan tenang setiap kali hujan deras mengguyur wilayah hulu, karena khawatir konstruksi tanggul yang belum rampung justru rentan mengalami longsor atau jebol. Ketidakpastian pengerjaan fisik ini memicu keresahan massal di tengah masyarakat yang sudah jenuh menjadi korban langganan banjir luapan sungai.
DPRD juga mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk lebih proaktif melakukan diplomasi ke tingkat pemerintah pusat demi mengamankan ketersediaan anggaran tambahan yang dibutuhkan. Hal ini dianggap penting agar proyek strategis nasional ini tidak terus-menerus terjebak dalam siklus penundaan yang merugikan kepentingan publik. Otoritas legislatif menekankan bahwa sistem pertahanan banjir di Bekasi harus terintegrasi secara utuh tanpa adanya celah yang dapat menjadi pintu masuk air ke pemukiman warga. Sinergi antara ketersediaan dana dan pengawasan kontraktor di lapangan menjadi kunci utama agar pembangunan tanggul tidak hanya menjadi proyek fisik tahunan yang tidak kunjung memberikan rasa aman bagi masyarakat luas.
Merespons tekanan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi menyatakan telah melakukan koordinasi intensif dengan kementerian terkait dan berkomitmen untuk meninjau langsung titik-titik pengerjaan yang dianggap bermasalah. Pemerintah berjanji akan mengawal sisa pengerjaan agar target penyelesaian tidak kembali meleset dari jadwal yang telah ditetapkan. Hingga Kamis malam, warga di sepanjang koridor Kali Bekasi diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan mandiri mengingat prakiraan cuaca menunjukkan potensi curah hujan tinggi masih akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Komitmen nyata dari seluruh pemangku kepentingan kini sangat dinantikan guna mengakhiri drama ketakutan warga bantaran setiap kali musim penghujan tiba di tahun 2026 ini.
