Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi menerapkan kebijakan bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) dengan kuota maksimal 50 persen bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah masa cuti bersama Idul Fitri 2026 berakhir. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut strategis dari Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026 untuk mendukung kelancaran arus balik menuju ibu kota. Penyesuaian sistem kerja ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, terhitung sejak Rabu, 25 Maret hingga Jumat, 27 Maret 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi para pegawai yang masih dalam perjalanan kembali dari kampung halaman tanpa harus mengorbankan produktivitas kerja di lingkungan birokrasi Jakarta.
Dalam implementasinya, setiap kepala perangkat daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengatur pembagian tugas antara staf yang bekerja di kantor (Work From Office) dan yang menjalankan WFA. Meskipun bekerja secara jarak jauh, para ASN tetap terikat pada aturan disiplin yang ketat, termasuk kewajiban melakukan presensi daring melalui aplikasi resmi sebanyak dua kali sehari. Laporan kehadiran pagi wajib dilakukan pada rentang waktu pukul 06.00 hingga 08.00 WIB, sementara presensi sore dilakukan antara pukul 16.00 hingga 18.00 WIB. Ketentuan jam kerja harian pun tetap dipatok selama 8,5 jam guna memastikan seluruh target kinerja instansi tetap tercapai secara efektif dan efisien di tengah periode transisi libur panjang ini.
Penting untuk dicatat bahwa fleksibilitas WFA ini tidak berlaku bagi unit kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, terutama layanan yang tidak dapat dikonversi ke sistem digital. Instansi yang memberikan pelayanan masyarakat selama 24 jam penuh tetap diinstruksikan untuk menjalankan operasional secara normal di kantor guna menjaga kualitas layanan tetap prima. Pramono Anung mengingatkan bahwa esensi dari kebijakan ini adalah untuk mengurai potensi kemacetan ekstrem di gerbang masuk Jakarta pada akhir Maret 2026, namun tidak boleh menjadi alasan bagi menurunnya standar pelayanan kepada warga. Pengawasan ketat akan tetap dilakukan oleh inspektorat guna memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang selama masa pemberlakuan sistem kerja hibrida tersebut.
Hingga Rabu sore, 25 Maret 2026, koordinasi internal di berbagai dinas dan badan di lingkungan Pemprov DKI dilaporkan berjalan lancar seiring dengan dimulainya periode WFA tersebut. Kebijakan ini disambut positif sebagai solusi moderat yang menyeimbangkan antara kebutuhan manajemen lalu lintas nasional dan stabilitas roda pemerintahan daerah. Para pegawai diimbau untuk tetap siaga dan responsif terhadap tugas-tugas administratif meskipun tidak berada di meja kantor secara fisik. Dengan skema yang terukur ini, diharapkan dinamika perkantoran di Jakarta dapat kembali pulih sepenuhnya pada awal pekan depan setelah seluruh personel merampungkan proses perjalanan balik mereka dengan aman dan tertib.
