Tim F1QR Lanal Dumai sukses menggagalkan upaya pemberangkatan 17 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 24 warga negara asing (WNA) asal Bangladesh yang berencana berangkat secara ilegal ke Malaysia. Insiden ini terjadi di Pesisir Pantai Pelintung, Medang Kampai, Kota Dumai, Riau. Letkol Laut PM Priatno, Palaksa Lanal Dumai, mengungkapkan dalam konferensi pers daring pada Minggu (1/12) bahwa pihaknya juga berhasil menangkap dua terduga pelaku yang terlibat dalam penyelundupan ini.
Priatno menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang diterima pada Jumat, 29 November 2024. Informasi tersebut menyebutkan adanya rencana penyelundupan TKI dan WNA ke Malaysia melalui wilayah Pesisir Pantai Pelintung pada Sabtu (30/11). Menindaklanjuti informasi tersebut, tim bergerak dari Posal Bengkalis menuju Safe House yang diduga menjadi lokasi penyelundupan.
Pada Sabtu pagi, tim tiba di Safe House dan segera menyusun rencana penyergapan. Pada pukul 16.00 WIB, tim berhasil menyergap sebuah mobil yang sedang menurunkan penumpang, yang diduga merupakan 10 WNA yang hendak diberangkatkan secara ilegal. Selain itu, tim lainnya melakukan pendalaman di lokasi turunnya TKI ilegal dan berhasil mengamankan 17 TKI ilegal serta 14 WNA, beserta seorang terduga pelaku.
Dua orang pelaku yang diduga terlibat dalam penyelundupan ini telah diserahkan ke Polres Dumai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap sindikat penyelundupan manusia yang kerap memanfaatkan jalur ilegal.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa salah satu tugas utama kementeriannya adalah meminimalisir pemberangkatan TKI ilegal.
“Ini adalah titik awal terjadinya eksploitasi terhadap pekerja migran, bahkan kadang-kadang mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” ujar Karding.
Karding juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya meminimalisir dan menghilangkan eksploitasi terhadap pekerja migran, baik sebelum keberangkatan maupun setelah penempatan. Berdasarkan data, terdapat sekitar 5,4 juta pekerja migran yang berangkat secara ilegal, sehingga rentan terhadap eksploitasi.
“Target kita bukan hanya menggagalkan pemberangkatan TKI ilegal, tetapi juga membongkar sindikat yang bermain di balik kegiatan unprosedural ini. Ini adalah komitmen kita,” tegas Karding.
Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi pekerja migran dari eksploitasi dan perdagangan manusia.
Dengan penggagalan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku penyelundupan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya pemberangkatan ilegal. Pemerintah terus berupaya memperketat pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia.
