Moshe Ya’alon, mantan Menteri Pertahanan Israel, melontarkan tuduhan mengejutkan pada Sabtu (30/11/2024), menuding pemerintahan Israel di bawah kendali Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan “pembersihan etnis” di wilayah Gaza Utara. Dalam wawancara dengan saluran televisi Israel, Democratv, Ya’alon mengkritik keras kebijakan pemerintahan sayap kanan Netanyahu yang diterapkan di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Ya’alon, yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Israel dari 2013 hingga 2016, menyatakan bahwa Israel sedang terjerumus ke dalam pendudukan, aneksasi, dan pembersihan etnis.
“Lihat saja wilayah utara Jalur Gaza—pengungsian dan permukiman Yahudi,” tegasnya, seperti dilaporkan oleh kantor berita Anadolu pada Senin (2/12).
Ketika pewawancara Democratv meminta konfirmasi atas pernyataannya, Ya’alon menegaskan bahwa tindakan militer Israel di Jalur Gaza memang merupakan pembersihan etnis.
“Beit Lahia sudah tidak ada, Beit Hanoun sudah tidak ada, dan sekarang mereka sedang menyerang Jabalia. Mereka (militer Israel) sedang membersihkan daerah itu dari orang Arab,” ungkapnya.
Sejak 5 Oktober 2024, Israel telah melancarkan operasi militer besar di Gaza Utara dengan dalih mencegah kebangkitan kelompok Hamas. Namun, banyak warga Palestina menuduh Israel berusaha menduduki wilayah tersebut dan memaksa pengusiran penduduknya.
Perang yang berlangsung di Jalur Gaza, yang dimulai setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, telah menelan korban jiwa lebih dari 44.300 orang, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Selain itu, lebih dari 105.000 orang dilaporkan terluka akibat konflik ini.
Pada 21 November, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza. Selain itu, Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang di Jalur Gaza.
Pernyataan Moshe Ya’alon menambah ketegangan politik di Israel dan menyoroti kontroversi seputar kebijakan militer negara tersebut di wilayah Palestina. Tuduhan pembersihan etnis dan tindakan hukum internasional yang dihadapi oleh para pemimpin Israel menambah kompleksitas situasi yang sudah tegang di kawasan tersebut.
