Majelis Kehormatan Dewan (MKD) telah menjatuhkan sanksi ringan kepada Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Yulius Setiarto, terkait pernyataannya yang menyinggung dugaan keterlibatan partai coklat atau ‘parcok’ dalam Pilkada serentak 2024. Pernyataan tersebut diunggah melalui platform media sosial Tiktok, yang kemudian memicu kontroversi.
Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam, mengonfirmasi bahwa Yulius terbukti melanggar kode etik.
“Memutuskan bahwa teradu Yang Terhormat Yulius Setiarto SH MH Nomor Anggota A234 Fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis,” ujar Nazaruddin dalam sidang MKD yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada tanggal 3 Desember.
Nazaruddin menegaskan bahwa putusan yang telah diketok oleh MKD bersifat final dan mengikat sejak dibacakan. Hal ini menandakan bahwa keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat dan harus diterima oleh pihak terkait.
Dalam sidang tersebut, Yulius Setiarto menjelaskan bahwa tujuan dari pernyataannya yang menyinggung dugaan keterlibatan ‘parcok’ di Pilkada serentak 2024 adalah untuk meminta klarifikasi dari Kapolri. Ia menginginkan kejelasan mengenai kebenaran informasi yang ia dapatkan dari salah satu media.
“Harapan saya, sebenarnya kalau ada klarifikasi itu perdebatan isu maupun polemik mengenai campur tangan kepolisian RI dalam pilkada 2024 ini bisa lebih cooling down bisa lebih ditenangkan karena ada klarifikasi,” ungkap Yulius.
Pernyataan Yulius Setiarto telah menimbulkan berbagai reaksi dari publik dan kalangan politik. Beberapa pihak menilai bahwa pernyataan tersebut dapat memicu ketegangan politik menjelang Pilkada serentak 2024. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa klarifikasi dari pihak berwenang dapat meredakan situasi.
Kasus ini menjadi pengingat bagi para pejabat publik untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif seperti politik. Sanksi yang dijatuhkan kepada Yulius Setiarto diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih bijak dalam berkomunikasi di ruang publik. Ke depan, klarifikasi dari pihak berwenang diharapkan dapat memberikan kejelasan dan menenangkan situasi politik yang sempat memanas.
