Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa Dataran Tinggi Golan akan menjadi bagian dari Israel secara permanen setelah runtuhnya rezim Presiden Suriah Bashar Al Assad. Dalam konferensi pers yang diadakan di Yerusalem pada Senin (9/12), Netanyahu menyatakan,
“Golan akan menjadi bagian dari Israel untuk selamanya,” seperti dilaporkan oleh The Guardian.
Pernyataan ini muncul setelah Netanyahu memerintahkan pasukan militer Israel untuk merebut zona penyangga di Dataran Tinggi Golan, menyusul penggulingan Presiden Bashar Al Assad oleh kelompok milisi Suriah pada Minggu (8/12). Netanyahu beralasan bahwa langkah ini diambil untuk “memastikan keamanan dan kedaulatan” Israel.
Zona penyangga di Dataran Tinggi Golan didirikan berdasarkan perjanjian gencatan senjata tahun 1974 antara Israel dan Suriah. Wilayah ini awalnya merupakan milik Suriah, namun sebagian dari Dataran Tinggi Golan direbut oleh Israel dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967. Upaya Suriah untuk merebut kembali wilayah tersebut pada tahun 1973 tidak berhasil, sehingga zona penyangga dibentuk untuk memisahkan wilayah yang dikuasai Israel dan Suriah.
Pada tahun 1981, Israel membangun pemukiman ilegal di Dataran Tinggi Golan dan mendeklarasikan wilayah tersebut sebagai milik mereka. Berdasarkan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB, kawasan ini dianggap sebagai wilayah pendudukan.
Stéphane Dujarric, juru bicara sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, menyatakan pada Senin (9/12) bahwa perebutan zona penyangga Dataran Tinggi Golan oleh Israel merupakan pelanggaran terhadap perjanjian tahun 1974.
“Seharusnya tidak ada kekuatan maupun kegiatan militer di daerah pemisahan. Israel dan Suriah harus terus menegakkan syarat perjanjian 1974 dan menjaga stabilitas di Golan,” tegas Dujarric.
Negara-negara Arab juga menyuarakan penolakan terhadap langkah Israel. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, mengutuk tindakan Israel yang memasuki wilayah Suriah dan mengambil kendali atas zona penyangga. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan bahwa perebutan zona penyangga di Dataran Tinggi Golan menunjukkan pelanggaran berkelanjutan Israel terhadap hukum internasional serta niat Israel untuk mengganggu upaya Suriah memulihkan keamanan, stabilitas, dan integritas wilayahnya.
Pada Minggu, Netanyahu menyatakan bahwa perjanjian 1974 sudah tidak lagi berlaku seiring dengan mundurnya tentara Suriah dari posisi mereka akibat keruntuhan rezim Al Assad.
“Wilayah ini telah berada di bawah zona penyangga yang disepakati dalam perjanjian pemisahan pasukan pada 1974. Perjanjian ini telah runtuh, tentara Suriah telah meninggalkan posisi mereka,” ujar Netanyahu.
Pernyataan dan tindakan Netanyahu terkait Dataran Tinggi Golan menimbulkan kontroversi dan reaksi keras dari komunitas internasional. Langkah ini tidak hanya mempengaruhi hubungan Israel dengan negara-negara tetangga, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan stabilitas di kawasan tersebut. Dengan perhatian dunia yang tertuju pada perkembangan ini, hasil dari tindakan Israel di Dataran Tinggi Golan akan menjadi penentu bagi dinamika politik dan keamanan di Timur Tengah.
