Sejumlah peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melakukan aksi pembakaran terhadap Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Boven Digoel, Papua. Insiden ini terjadi pada Rabu (11/12) sekitar pukul 12.30 WIT, sebagaimana disampaikan oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo.
Menurut penjelasan Benny, insiden ini bermula dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekitar 20 orang massa di Kantor BKD Boven Digoel. Dalam orasi mereka, massa menyatakan ketidakpuasan terhadap hasil seleksi CPNS yang telah diumumkan oleh BKD.
“Massa berdemo diduga dikarenakan ketidakpuasan terhadap hasil Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS yang baru saja diumumkan,” ungkap Benny dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (12/12).
Aksi unjuk rasa tersebut kemudian meningkat menjadi tindakan perusakan dan pembakaran gedung BKD oleh massa yang tidak menerima hasil seleksi. Dalam waktu singkat, api menyebar dan melahap seluruh bagian gedung, menyebabkan kerusakan parah pada struktur bangunan.
Setelah kerusuhan terjadi, personel dari Polres Boven Digoel segera bertindak dengan menangkap sejumlah pelaku yang memprovokasi massa. “Personel Polres Boven Digoel saat ini masih bersiaga guna mengantisipasi aksi susulan dan saat ini para pelaku dan provokator sudah diamankan di Polres Boven Digoel serta akan ditindak tegas,” tegas Benny.
Kepolisian Polres Boven Digoel, bersama dengan Personel BKO Brimob, terus bersiaga di depan kantor Bupati untuk mengantisipasi kemungkinan aksi susulan. Mereka juga berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menenangkan massa dan mencegah terjadinya kerusuhan lebih lanjut.
Insiden pembakaran Kantor BKD Boven Digoel oleh peserta seleksi CPNS ini menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap hasil seleksi yang diumumkan. Tindakan cepat dari pihak kepolisian dalam menangani situasi ini diharapkan dapat mencegah eskalasi lebih lanjut dan memulihkan ketertiban di wilayah tersebut. Kejadian ini juga menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik dalam proses seleksi CPNS untuk menghindari ketidakpuasan yang berujung pada tindakan anarkis.
