Dalam sebuah momen yang penuh ketegangan, sejumlah petinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkumpul untuk mengumumkan pemecatan Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya dari keanggotaan partai. Surat Keputusan (SK) pemecatan tersebut dibacakan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, di hadapan beberapa pengurus DPP lainnya.
Komarudin Watubun, didampingi oleh Bendahara Umum Olly Dondokambey, Ketua Bappilu Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, dan Said Abdullah, serta sejumlah pengurus DPD, membacakan tiga SK pemecatan yang berbeda. SK Nomor 1649 memecat Jokowi, SK Nomor 1650 memecat Gibran Rakabuming, dan SK Nomor 1651 memecat Bobby Nasution. Ketiga SK tersebut ditandatangani pada 4 Desember 2024.
Komarudin menyatakan, “Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDIP. Dua, melarang saudara tersebut di atas, pada diktum satu di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP.”
Pada kesempatan tersebut, tidak tampak kehadiran petinggi PDIP lainnya, termasuk Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Hal ini menimbulkan spekulasi mengenai dinamika internal partai terkait keputusan pemecatan ini.
Keputusan PDIP untuk memecat Jokowi dan keluarganya muncul setelah adanya perbedaan pandangan yang semakin tajam menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Meskipun demikian, sebelumnya PDIP enggan mengambil sikap tegas terhadap Jokowi dan keluarganya. Dalam beberapa kesempatan, Sekjen Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari PDIP sejak mencalonkan anaknya dalam Pilpres 2024.
Hasto Kristiyanto, dalam pernyataannya pada Rabu (4/12), menegaskan,
“Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dua, melarang saudara tersebut di atas, pada diktum satu di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.”
Menanggapi pemecatan tersebut, Jokowi menyatakan bahwa dirinya tidak terlalu memikirkan keputusan itu dan kini menganggap dirinya sebagai bagian dari partai perseorangan. Sikap ini menunjukkan bahwa Jokowi tetap tenang menghadapi situasi politik yang berkembang.
Pemecatan Joko Widodo dan keluarganya dari PDIP menandai babak baru dalam dinamika politik Indonesia menjelang Pilpres 2024. Keputusan ini mencerminkan ketegangan internal dalam partai dan perbedaan pandangan yang semakin tajam antara Jokowi dan PDIP. Dengan langkah ini, PDIP menunjukkan sikap tegas dalam menjaga konsistensi dan integritas partai di tengah persaingan politik yang semakin ketat.
