Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menguraikan perbedaan mendasar antara Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang baru diaktifkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Dewan Ketahanan Nasional. Hasan menekankan bahwa DPN memiliki fokus yang lebih spesifik pada sektor pertahanan.
“DPN benar-benar berfokus pada sektor pertahanan. Ada tiga deputi yang akan menangani geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi,” jelas Hasan saat ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/12).
DPN bertugas memberikan pertimbangan dan masukan strategis terkait kebijakan pertahanan nasional. Hasan menegaskan bahwa meskipun DPN dan Kementerian Pertahanan bergerak di bidang yang sama, keduanya memiliki peran yang berbeda. DPN terdiri dari berbagai kementerian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pertahanan yang lebih menyeluruh.
Dalam struktur keanggotaan DPN, terdapat beberapa menteri yang menjadi anggota tetap, seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara. Selain itu, ada menteri-menteri lain yang dapat menjadi anggota tidak tetap sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi.
“Kebijakan yang dihasilkan lebih menyeluruh dan holistik. Pertimbangan strategis yang mereka berikan mengenai kebijakan pertahanan lebih holistik,” tambah Hasan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah melantik Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Selain itu, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan juga dilantik sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional. Pelantikan ini menandai langkah awal dalam pengoperasian DPN yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kebijakan pertahanan nasional.
Aktivasi Dewan Pertahanan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto menandai langkah strategis dalam memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dengan struktur yang melibatkan berbagai kementerian dan fokus pada geostrategi, geopolitik, serta geoekonomi, DPN diharapkan dapat memberikan masukan yang komprehensif dan holistik dalam kebijakan pertahanan nasional. Pelantikan pejabat DPN juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi lembaga ini demi keamanan dan kedaulatan negara.
