Media pemerintah Korea Utara kembali melontarkan kritik pedas terhadap situasi politik di Korea Selatan, menyusul penetapan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada 3 Desember lalu. Kantor berita Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), pada Senin (16/12) menyebut Yoon sebagai ‘pemimpin pemberontakan’ akibat keputusannya yang kontroversial tersebut, yang akhirnya berujung pada pemakzulan dirinya.
Dalam laporannya, KCNA menulis, “Penyelidikan terhadap boneka Yoon Suk Yeol, pemimpin pemberontakan, dan kaki tangannya sedang berlangsung,” seperti dikutip dari South China Morning Post (SCMP).
KCNA juga menambahkan bahwa Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, yang disebut sebagai ‘boneka’, akan segera memutuskan apakah Yoon akan dilengserkan atau tidak. Korea Utara kerap menyebut Korea Selatan sebagai ‘boneka’ karena afiliasi erat Seoul dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini merupakan respons terbaru dari Pyongyang terkait gejolak politik di Korea Selatan yang dipicu oleh deklarasi darurat militer Yoon. Meskipun biasanya sangat vokal terhadap isu-isu yang melibatkan Seoul, Pyongyang belakangan ini relatif bungkam.
Presiden Yoon Suk Yeol sebelumnya menyebut ancaman dari Korea Utara sebagai salah satu alasan utama untuk menetapkan status darurat militer pada 3 Desember lalu. Namun, situasi politik yang memanas antara Yoon dan oposisi diduga menjadi faktor utama yang mendorong keputusan gegabah tersebut. Akibat tindakannya, Yoon saat ini diskors dari tugas-tugasnya sebagai kepala negara Korea Selatan. Mahkamah Konstitusi sedang meninjau mosi pemakzulan yang diajukan oleh parlemen, dan memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan nasib Yoon.
Dengan kosongnya posisi presiden, Perdana Menteri Han Duck Soo akan mengambil alih sebagai pengganti sementara. Dalam laporannya, KCNA juga menyebut bahwa Yoon telah mengalihkan tanggung jawab atas “deklarasi darurat militer yang bodoh” kepada partai oposisi.
Krisis politik di Korea Selatan yang dipicu oleh deklarasi darurat militer Presiden Yoon Suk Yeol terus menjadi sorotan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan adanya tekanan dari Korea Utara dan ketidakpastian politik di dalam negeri, masa depan Yoon sebagai presiden Korea Selatan kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Keputusan yang akan diambil dalam beberapa bulan ke depan akan sangat menentukan arah politik dan stabilitas di Semenanjung Korea.
