Baru-baru ini, TNI Angkatan Laut (TNI AL) memberikan penjelasan terkait isu yang beredar mengenai pengadaan aplikasi Information Response System dengan nilai fantastis Rp100 miliar. Isu ini mencuat setelah sebuah unggahan di media sosial menyebutkan bahwa pengadaan tersebut berkaitan dengan aktivitas buzzer.
Sebuah akun di platform media sosial X membagikan tangkapan layar dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP). Dalam tangkapan layar tersebut, terlihat bahwa nama paket yang dimaksud adalah pengadaan aplikasi Information Response System.
Deskripsi pekerjaan dalam paket tersebut menjelaskan bahwa Dispenal merasa perlu untuk menerapkan sistem respons ini dengan membangun sistem khusus. Tujuan utama dari pengadaan ini adalah untuk mengurangi kemunculan opini negatif di masyarakat.
“Dengan menyebarkan informasi positif melalui keterlibatan tokoh opini utama, diharapkan dapat menggiring opini masyarakat ke arah yang lebih positif dan kondusif,” demikian bunyi uraian tersebut. Metode ini juga dikenal dengan istilah buzzer.
Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut di situs Sirup LKPP, ditemukan bahwa deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan telah mengalami perubahan. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik mengenai tujuan sebenarnya dari pengadaan aplikasi tersebut.
Menanggapi isu yang berkembang, TNI AL memberikan klarifikasi bahwa terdapat kesalahan dalam deskripsi pekerjaan yang menyebutkan bahwa aplikasi tersebut adalah buzzer. TNI AL menegaskan bahwa aplikasi yang sedang dibangun adalah aplikasi pengamanan informasi yang sangat penting untuk menjaga integritas informasi yang akan dipublikasikan.
Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat mengoptimalkan perlindungan terhadap data sensitif, menjaga integritas informasi, serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, aplikasi ini juga diharapkan dapat mendeteksi penyalahgunaan informasi terkait TNI AL di media sosial.
TNI AL menjelaskan bahwa pembangunan aplikasi ini tentunya memerlukan infrastruktur perangkat keras, perangkat lunak, serta layanan data pendukung lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berfungsi dengan optimal dan memberikan manfaat yang diharapkan.
Dengan adanya klarifikasi dari TNI AL, diharapkan masyarakat dapat memahami tujuan sebenarnya dari pengadaan aplikasi Information Response System ini. TNI AL berkomitmen untuk terus menjaga integritas informasi dan melindungi data sensitif dari penyalahgunaan. Pengadaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga keamanan informasi di lingkungan TNI AL.
