Pada Jumat (3/1), sekitar 2.700 aparat kepolisian dikerahkan ke kawasan kediaman Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, di Ibu Kota Seoul. Langkah ini diambil untuk menjemput paksa presiden yang tengah menghadapi penahanan terkait deklarasi darurat militer yang diumumkannya pada 3 Desember lalu. Pengerahan ini menunjukkan keseriusan pihak berwenang dalam menegakkan hukum di tengah situasi politik yang memanas.
Kepolisian setempat juga mengerahkan sebanyak 135 bus untuk berjaga di sekitar daerah tersebut. Menurut laporan AFP, langkah ini dilakukan bersamaan dengan kedatangan tim penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) Korea Selatan di kediaman Yoon. Kehadiran polisi dalam jumlah besar ini menandai eskalasi dalam upaya penahanan presiden yang telah dimakzulkan.
Jurnalis AFP melaporkan bahwa para penyidik telah memasuki kediaman Yoon. Di antara mereka, terlihat jaksa senior Lee Dae-hwan yang diizinkan melewati barikade keamanan ketat untuk melaksanakan tugasnya.
“Eksekusi surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” demikian pernyataan resmi dari CIO yang dikutip pada hari yang sama.
Puluhan bus polisi dan ratusan aparat terlihat berbaris di jalan di luar kompleks kediaman presiden. Pemandangan ini mencerminkan ketegangan yang terjadi di sekitar kediaman Yoon, yang telah bersembunyi sejak pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapannya pada awal pekan ini. Yoon sendiri telah bersumpah untuk “melawan” upaya pihak berwenang yang berusaha menginterogasinya terkait darurat militer.
Hingga saat ini, belum jelas apakah pasukan pengamanan presiden, yang masih bertugas melindungi Yoon sebagai kepala negara, akan mematuhi surat perintah dari penyidik atau tidak. Situasi ini menambah kompleksitas dalam proses penahanan yang sedang berlangsung, mengingat posisi Yoon sebagai mantan presiden yang masih memiliki pengaruh.
Jika penahanan berhasil dilakukan, Yoon akan dibawa ke kantor CIO di Gwacheon, dekat Seoul, untuk diinterogasi. Proses ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai tuduhan yang dialamatkan kepadanya, termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan deklarasi darurat militer yang kontroversial.
Pengerahan besar-besaran aparat kepolisian di Seoul untuk menahan Yoon Suk Yeol menandai langkah tegas dalam penegakan hukum di Korea Selatan. Dengan berbagai tuduhan yang dihadapinya, proses hukum ini menjadi sorotan publik dan memicu berbagai spekulasi. Dukungan dari para pendukung Yoon menunjukkan bahwa kasus ini tidak hanya berdampak pada ranah hukum, tetapi juga mempengaruhi dinamika politik di Korea Selatan. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan kasus ini dengan seksama, sembari menunggu hasil dari proses hukum yang sedang berjalan.
