Tim pembela Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menyatakan akan menempuh jalur hukum terkait penjemputan paksa yang dilakukan terhadap presiden pada hari ini, Jumat (3/1). Salah satu pengacara Yoon, Yun Gap Geun, menegaskan bahwa tindakan penjemputan paksa tersebut dianggap ilegal dan tidak sah.
“Pelaksanaan surat perintah penangkapan yang ilegal dan tidak sah ini melanggar hukum,” ujar Yun kepada kantor berita Yonhap.
Tim kuasa hukum Yoon telah mengajukan penangguhan surat perintah penangkapan ke Mahkamah Konstitusi dan mengajukan keberatan terpisah atas pelaksanaan surat tersebut ke Pengadilan Distrik Seoul Barat. Mereka berpendapat bahwa penjemputan paksa oleh penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Menurut mereka, surat perintah tersebut dikeluarkan atas permintaan CIO, yang dianggap tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya.
Pada hari ini, tim penyidik yang terdiri dari anggota CIO dan polisi Korea Selatan telah berada di kediaman Yoon untuk melaksanakan penangkapan sesuai dengan surat perintah dari pengadilan Seoul. Namun, upaya tersebut tidak berjalan lancar. Unit militer yang diduga berasal dari Komando Pertahanan Ibu Kota memblokir akses penyidik. Pasukan pengamanan presiden dan warga pendukung Yoon juga turut menghalangi langkah penyidik.
Ribuan pendukung Yoon telah berkumpul di luar kediaman presiden selama beberapa hari terakhir untuk menentang pemakzulan dan penangkapan presiden. Mereka berusaha memblokir otoritas yang ingin menangkap Yoon. Beberapa demonstran bahkan ditangkap akibat bentrokan dengan aparat keamanan.
CIO telah bekerja sama dengan polisi dan unit investigasi Kementerian Pertahanan untuk melakukan penyelidikan bersama terkait deklarasi darurat militer yang diumumkan Yoon pada 3 Desember lalu. Langkah ini menunjukkan keseriusan pihak berwenang dalam menangani kasus yang melibatkan mantan presiden tersebut.
Jika penangkapan Yoon berhasil dilakukan, CIO akan membawa mantan presiden tersebut ke markas mereka di Gwacheon untuk diinterogasi. Setelah itu, Yoon akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul. CIO memiliki waktu 48 jam untuk mencari surat perintah lain guna penangkapan resmi atau membebaskan Yoon. Proses ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai tuduhan yang dihadapinya.
Langkah hukum yang diambil oleh tim kuasa hukum Yoon Suk Yeol menambah dimensi baru dalam krisis politik di Korea Selatan. Dengan berbagai tuduhan yang dihadapinya, proses hukum ini menjadi sorotan publik dan memicu berbagai spekulasi. Dukungan dari para pendukung Yoon menunjukkan bahwa kasus ini tidak hanya berdampak pada ranah hukum, tetapi juga mempengaruhi dinamika politik di Korea Selatan. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan kasus ini dengan seksama, sembari menunggu hasil dari proses hukum yang sedang berjalan.
