Presiden Joko Widodo, pemimpin ketujuh Republik Indonesia, merespons isu yang menyebutkan bahwa penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka terhambat karena kedekatannya dengan partai berlambang banteng tersebut. Isu ini mencuat setelah mantan penyidik KPK, Ronald Paul Sinyal, mengungkapkan bahwa kedekatan PDIP dengan Jokowi, yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI, membuat KPK ragu untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku.
Ronald Paul Sinyal menyampaikan bahwa kedekatan antara PDIP dan Jokowi sempat membuat KPK merasa takut untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka.
“Kita lihat sendiri sisi sebelumnya era saat kepemimpinan kemarin kan antara PDIP dengan Presiden RI Jokowi masih kompak ada faktor (takut) seperti itu,” ujar Ronald.
Menanggapi pernyataan tersebut, Jokowi mengakui bahwa dirinya memang memiliki kedekatan dengan PDIP.
“Ya memang dekat. Saya dengan PDIP kan memang dekat,” ungkap Jokowi sambil tersenyum saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (8/1).
Meskipun mengakui kedekatannya dengan PDIP, Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung. Ia menekankan bahwa semua aparat penegak hukum di Indonesia bertindak secara independen selama masa jabatannya sebagai Presiden.
“Enggak ada. Kita enggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum. Baik di kepolisian, di kejaksaan, di KPK, semuanya. Apalagi KPK,” tegas Jokowi.
Namun, ketika ditanya apakah ia pernah mengintervensi proses hukum selama menjabat sebagai Presiden, Jokowi tidak memberikan jawaban yang tegas.
“Ditanyakan saja. Tanyakan saja ke sana,” jawabnya singkat.
Selain itu, Ronald Paul Sinyal juga mengungkapkan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka terhambat oleh kedekatan mantan Ketua KPK, Firli Bahuri, dengan PDIP. Ronald menyebutkan bahwa hambatan-hambatan tersebut masih sering diceritakan oleh para penyidik KPK setelah peristiwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menyebabkan sejumlah penyidik terdepak.
“Mas Rossa (penyidik kasus Harun Masiku) dan rekan-rekan penyidik lainnya di penyidikan itu sangat kental sekali hal tersebut,” tutur Ronald.
Isu penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku menyoroti pentingnya independensi lembaga penegak hukum di Indonesia. Meskipun ada klaim mengenai kedekatan antara PDIP dan Jokowi, Presiden ke-7 RI tersebut menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan secara independen. Masyarakat berharap agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan transparan dan adil, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
