Adian Napitupulu, anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi memangkas lapangan pekerjaan dan meningkatkan angka pengangguran di tanah air. Adian menegaskan bahwa pemotongan anggaran ini bertentangan dengan tujuan APBN yang seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
Adian menyoroti dampak signifikan dari efisiensi anggaran terhadap target pembangunan unit sekolah. Ia menjelaskan bahwa target pembangunan sekolah yang awalnya direncanakan sebanyak 9.300 unit kini menjadi nihil. Sementara itu, target pembangunan madrasah yang semula 2.034 unit hanya tersisa 86 unit. Penurunan target ini, menurut Adian, akan berdampak langsung pada lapangan pekerjaan bagi para pekerja konstruksi.
“Kalau kita lihat pekerja konstruksi kita itu ada sekitar 2 sampai 2,5 juta orang. Ya bakal nganggur,” ujarnya.
Selain infrastruktur pendidikan, Adian juga menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap ketahanan pangan. Ia menyebutkan bahwa pemotongan anggaran menyebabkan pembangunan irigasi hanya mencapai 450 hektare, dan rehabilitasi saluran irigasi hanya 16 ribu hektare. Padahal, total luas sawah di Indonesia mencapai 7,3 juta hektare.
“Artinya akan ada enam juta sekian yang irigasinya tidak tersentuh, tidak diperbaiki, tidak direnovasi, dan sebagainya,” ucapnya.
Adian juga mengkritik potensi dampak efisiensi anggaran terhadap kualitas pelayanan publik. Ia menyinggung wacana PNS yang hanya bekerja di kantor selama tiga hari, sementara dua harinya menerapkan sistem kerja work from anywhere.
“Lima hari kerja aja rumitnya minta ampun. Apalagi cuma tiga hari,” ujarnya. Menurut Adian, kebijakan ini dapat mengganggu efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Kritik yang disampaikan oleh Adian Napitupulu mencerminkan kekhawatiran terhadap dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Meskipun bertujuan untuk menghemat anggaran, kebijakan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif terhadap lapangan pekerjaan, ketahanan pangan, dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini dan mencari solusi yang dapat meminimalkan efek negatifnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan anggaran dapat tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
