Pada hari Jumat (7/2), Hakim Distrik AS Carl Nichols mengeluarkan perintah yang memerintahkan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menunda rencana pemecatan 2.200 karyawan dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Keputusan ini diambil setelah adanya rencana untuk memberikan cuti tak terbatas atau memecat ribuan karyawan USAID. Sebelum putusan ini, USAID berencana hanya mempertahankan sekitar 300 orang sebagai personelnya.
Selain menunda pemecatan, Hakim Nichols juga mengharuskan USAID untuk mempekerjakan kembali 500 pekerja yang sebelumnya diminta mengambil cuti hingga waktu yang tidak ditentukan, setidaknya hingga 14 Februari mendatang. Keputusan ini memberikan kelegaan sementara bagi para pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan mereka.
Hakim Nichols menegaskan bahwa tidak boleh ada pekerja USAID yang dipulangkan dari negara-negara tempat mereka bekerja sebelum tanggal 14 Februari 2025. Selain itu, pemerintah diwajibkan untuk tetap memberikan akses email, pembayaran, dan sistem keamanan kepada karyawan hingga tanggal tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas operasional USAID di berbagai negara.
Pemerintahan Trump sebelumnya mengumumkan rencana untuk memberikan cuti kepada semua pekerja USAID di seluruh dunia dan memanggil mereka yang bekerja di luar negeri. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk merombak USAID, yang disebut-sebut akan digabung dengan Kementerian Luar Negeri. Namun, penggabungan ini masih menjadi tanda tanya mengingat USAID dibentuk dan didanai oleh undang-undang yang masih berlaku.
USAID mempekerjakan lebih dari 10 ribu orang di seluruh dunia, dengan sekitar dua pertiga berada di luar Amerika Serikat. Pada tahun 2023, USAID telah memberikan bantuan ke sekitar 130 negara, terutama negara-negara yang dilanda konflik dan kemiskinan akut seperti Ethiopia, Somalia, Kongo, Yaman, Afghanistan, hingga Ukraina. Peran USAID dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan sangat penting bagi banyak negara penerima.
Keputusan Hakim Nichols untuk menunda pemecatan ribuan karyawan USAID memberikan waktu bagi pemerintahan Trump untuk mempertimbangkan kembali langkah-langkah yang akan diambil terhadap lembaga ini. Sementara itu, masa depan USAID dan perannya dalam kebijakan luar negeri AS masih menjadi perdebatan di tengah rencana penggabungan dengan Kementerian Luar Negeri.
Langkah Hakim Carl Nichols untuk menunda rencana pemecatan karyawan USAID oleh pemerintahan Trump menyoroti pentingnya peran lembaga ini dalam memberikan bantuan internasional. Keputusan ini memberikan waktu bagi para pekerja dan pemerintah untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan yang ada. Sementara itu, masa depan USAID dan kebijakan luar negeri AS akan terus menjadi topik perdebatan di tengah perubahan yang sedang berlangsung.
