Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa salah satu prasyarat yang diajukan oleh pemerintah Singapura untuk mengekstradisi buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, adalah adanya kepastian mengenai kelanjutan proses hukum terhadapnya. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa Singapura meminta jaminan dari Indonesia bahwa Tannos akan diadili setelah diekstradisi.
Tessa menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam sistem hukum antara Indonesia dan Singapura. Oleh karena itu, KPK bersama instansi terkait lainnya sedang berupaya untuk melengkapi persyaratan ekstradisi yang diminta oleh Singapura.
“Kerja sama antarlembaga dan antarinstansi, termasuk KPK, Kejaksaan, Kementerian Hukum, dan Kepolisian, sangat diperlukan untuk melengkapi berkas-berkas yang mungkin tidak memiliki dasar hukum di Indonesia,” ujar Tessa.
Juru bicara KPK yang berlatar belakang penyidik Polri ini menambahkan bahwa pemerintah Indonesia berencana mengirimkan berkas-berkas untuk ekstradisi Tannos pada pekan depan. Paulus Tannos telah menjadi buronan KPK dalam kasus proyek KTP elektronik dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021.
Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi setempat, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri telah mengirimkan surat penangkapan sementara kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buronan tersebut. Pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengonfirmasi bahwa Tannos telah ditangkap, dan saat ini pemerintah Indonesia sedang memproses ekstradisinya.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki waktu 45 hari untuk melengkapi dokumen ekstradisi Tannos, dengan batas waktu pengajuan pada 3 Maret 2025. “Namun, kami berkomitmen untuk tidak menunggu hingga batas waktu tersebut. Kami akan segera menyelesaikannya,” ujar Supratman dalam konferensi pers di Jakarta.
Setelah dokumen dilengkapi, Supratman menjelaskan bahwa pengajuan ekstradisi Tannos akan diproses di Pengadilan Singapura. Namun, pemerintah Indonesia tidak dapat ikut campur dalam proses persidangan di Singapura, karena setelah putusan pengadilan tingkat pertama, masih ada kemungkinan proses banding.
Meskipun demikian, Supratman optimistis bahwa proses permohonan ekstradisi Tannos yang diajukan Indonesia dapat berjalan dengan lancar. “Kami telah membentuk tim kerja antara Kemenkum, KPK, Polri, Kejagung, dan Kemenlu untuk memastikan kelancaran proses ini,” ujarnya.
Proses ekstradisi Paulus Tannos menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia, mengingat perbedaan sistem hukum dengan Singapura. Namun, dengan kerja sama yang solid antara berbagai instansi terkait, diharapkan proses ini dapat diselesaikan dengan baik dan Tannos dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Keberhasilan ekstradisi ini juga diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air.
