Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengungkapkan bahwa sebagian besar dokumen yang diperlukan untuk proses ekstradisi Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po dari Singapura telah tersedia. Namun, masih ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Widodo, menyatakan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk melengkapi dokumen-dokumen pendukung permohonan tersebut. “Sebagian besar dokumen sudah tersedia, namun masih terdapat beberapa dokumen dalam tahap penyempurnaan,” ujar Widodo dalam pesan tertulis pada Senin (17/2).
Widodo menambahkan bahwa pemerintah berusaha agar dokumen-dokumen tersebut memenuhi prinsip prima facie di pengadilan Singapura. Jenis dokumen yang diperlukan sebagian besar sesuai dengan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura, ditambah dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dapat meyakinkan pengadilan di Singapura. “Mengingat tenggang waktu penyampaian permohonan berdasarkan perjanjian ekstradisi RI-Singapura yang semakin dekat, kami memang berencana untuk mengirimkan surat permohonan resmi beserta seluruh dokumen-dokumen pendukungnya di minggu ini. Semoga dapat berjalan dengan baik sesuai rencana,” ucap Widodo.
Berdasarkan aturan ekstradisi, ada batas waktu maksimal 45 hari hingga 3 Maret 2025 untuk melengkapi persyaratan ekstradisi tersebut. Jika batas waktu ini terlewati, Paulus Tannos bisa saja lepas dari proses ekstradisi. Saat ini, Paulus Tannos sedang menggugat penangkapan sementara atau provisional arrest di Pengadilan Singapura. Kasus ini menjadi proses ekstradisi pertama yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura setelah penandatanganan perjanjian ekstradisi pada tahun 2022, yang kemudian diratifikasi pada tahun 2023.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa kasus ini akan menjadi preseden dan benchmark untuk perkara-perkara ekstradisi di masa depan. Paulus Tannos telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021. Ia berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi setempat pada pertengahan Januari lalu. Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri telah mengirimkan surat penangkapan sementara kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buron tersebut.
Proses ekstradisi Paulus Tannos menjadi ujian bagi kerjasama hukum antara Indonesia dan Singapura. Dengan batas waktu yang semakin dekat, pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk memastikan semua dokumen pendukung lengkap dan sesuai dengan persyaratan hukum di Singapura. Keberhasilan proses ini tidak hanya penting bagi kasus Paulus Tannos, tetapi juga akan menjadi acuan bagi kasus-kasus ekstradisi lainnya di masa depan. Masyarakat berharap agar proses ini dapat berjalan lancar dan adil, serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan yang mencoba melarikan diri dari hukum.
