Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Barat berkumpul di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Senin (17/2). Aksi ini merupakan bagian dari gerakan ‘Indonesia Gelap’ yang marak di media sosial, menuntut pemerintah untuk lebih peka terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Plt Ketua BEM Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan agar pemerintah membuka diri dan memperbaiki kebijakan yang ada. “Kami menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” ujar Rhido di lokasi aksi.
Mahasiswa menuntut pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mengubah kebijakan efisiensi atau pemotongan anggaran, terutama di bidang pendidikan. Mereka menuntut peningkatan anggaran pendidikan, pembatalan seluruh pemangkasan, dan pencabutan instruksi presiden nomor 1 tahun 2025. Selain itu, mereka meminta agar anggaran pendidikan dikembalikan ke pagu awal dan ditingkatkan, terutama untuk dana operasional PTN-BH, PTS, dan beasiswa.
Mahasiswa juga menuntut perluasan akses pendidikan tinggi bagi anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini terhalang biaya pendidikan yang tinggi. Mereka menuntut penyediaan sarana prasarana pendidikan berkualitas, pembukaan ruang demokrasi seluas-luasnya, dan penyelesaian masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.
Selain itu, mereka mengusulkan agar efisiensi pendidikan dilakukan dengan memotong tunjangan pejabat dan mengalokasikan tunjangan kinerja untuk guru dan dosen. Mereka menuntut jaminan kesejahteraan bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.
Mahasiswa juga menolak pembahasan RUU Sisdiknas, transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, serta UU PT Permendikbud Ristek Nomor 2 tahun 2024 dan peraturan turunannya yang dianggap melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Mereka menuntut pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reform agraria dan industrialisasi nasional.
Selain itu, mereka menuntut agar sektor pendidikan dan kesehatan dijadikan prioritas utama pemerintahan Prabowo. Mereka juga menuntut perombakan total kabinet merah putih secara struktural dan teknis, serta menolak ijin usaha pertambahan bagi perguruan tinggi dalam RUU Minerba. Mahasiswa menolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi industri pro-imperialis dan profeodal.
Aksi ini juga menuntut pemerintah untuk menghentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil. Mereka menolak militerisasi melalui pembangunan Kodam baru dan peningkatan anggaran militer kepolisian yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat dan represifitas, serta menolak dwifungsi TNI.
Selain di Bandung, aksi serupa juga terjadi di Jakarta, dekat Istana Kepresidenan yang disekat aparat di Patung Kuda, Surabaya, dan Denpasar. Sejumlah kelompok mahasiswa, termasuk aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), menggelar maraton aksi mulai Senin (17/2) hingga Rabu (19/2) di berbagai daerah di Indonesia secara serentak dengan tema ‘Indonesia Gelap’.
Aksi ‘Indonesia Gelap’ yang digelar oleh mahasiswa ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Dengan menyuarakan tuntutan mereka di depan Gedung DPRD Jabar, para demonstran berharap suara mereka didengar dan direspon oleh para pemangku kebijakan. Aksi ini juga menjadi pengingat akan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.
