Elon Musk, yang kini memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) Amerika Serikat, melontarkan ultimatum keras kepada pegawai negeri sipil yang dianggap tidak produktif. Berdasarkan laporan dari AFP pada Sabtu (22/2), Musk menuntut agar seluruh pegawai federal di AS memberikan laporan terperinci mengenai aktivitas kerja mereka selama sepekan terakhir.
Dalam sebuah surel yang disebarkan kepada para pegawai, Musk menegaskan bahwa setiap pegawai federal akan menerima email yang meminta penjelasan tentang kegiatan mereka pekan lalu.
“Jika tidak dapat memberikan respons, maka akan dianggap sebagai pengunduran diri,” ujar Musk, sebagaimana dikutip AFP. Surel tersebut dikirimkan oleh Kantor Manajemen Personalia AS (OPM) dengan subjek “Apa yang Anda lakukan pekan lalu?”
Para pegawai diminta untuk menyampaikan sekitar lima poin mengenai pencapaian mereka minggu lalu. Surel tersebut memberikan tenggat waktu bagi pegawai untuk membalas hingga Senin (24/2) pukul 23.59 malam. Namun, tidak ada pernyataan yang menyebutkan bahwa pegawai akan dipecat jika tidak mampu menjelaskan hal tersebut. Hingga saat ini, OPM belum memberikan tanggapan kepada AFP.
Ancaman Musk ini muncul beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mendorong sang miliarder untuk “lebih agresif” dalam memangkas anggaran pemerintah. Musk telah diamanatkan Trump untuk memimpin DOGE yang bertugas memangkas anggaran publik serta mengatasi dugaan pemborosan dan korupsi. Sejumlah badan dan kementerian/lembaga pemerintah AS telah menjadi sasaran DOGE, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pertahanan (Pentagon).
Federasi Pegawai Pemerintah Amerika (AFGE), serikat PNS terbesar, telah bersumpah untuk menentang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanggar hukum. Pemimpin AFGE, Everett Kelley, menyatakan bahwa langkah Musk dan pemerintahan Trump menunjukkan
“penghinaan mereka yang sangat besar terhadap pegawai federal dan layanan penting yang mereka berikan kepada rakyat Amerika.”
Beberapa PNS telah mengatakan kepada AFP bahwa mereka diminta oleh tempat kerja mereka untuk tidak menanggapi email dan menunggu instruksi lebih lanjut. Rekomendasi ini juga digaungkan oleh Serikat Pekerja Perbendaharaan Nasional. Aktivitas DOGE belakangan ini memang telah ditentang keras oleh para pegawai federal. PNS dari negara-negara bagian di AS bahkan ramai-ramai menggugat Musk ke pengadilan agar DOGE berhenti memecat orang-orang.
Meski begitu, upaya tersebut terjanggal keputusan hakim yang pada Kamis (20/2) menolak gugatan tersebut. Hingga kini, banyak pegawai federal AS yang telah dipecat buntut aksi DOGE, umumnya mereka merupakan karyawan masa percobaan.
Ancaman pemecatan dari Elon Musk terhadap pegawai negeri sipil AS menimbulkan ketegangan di kalangan pegawai federal. Dengan dukungan dari Presiden Trump, Musk berupaya untuk meningkatkan efisiensi pemerintah melalui langkah-langkah yang kontroversial. Namun, reaksi dari serikat pekerja dan pegawai negeri menunjukkan bahwa langkah ini tidak diterima dengan baik oleh semua pihak. Keputusan pengadilan yang menolak gugatan terhadap DOGE menambah kompleksitas situasi ini, dan masa depan kebijakan efisiensi pemerintah AS masih menjadi tanda tanya besar.
