Sebanyak 24 sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) berujung pada keputusan untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU). MK menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah terkait untuk melaksanakan PSU dengan pertimbangan hukum yang berbeda di setiap wilayah. Keputusan ini mencerminkan upaya MK untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam proses pemilihan kepala daerah.
Salah satu kasus yang menonjol adalah Pilgub Papua 2024. Dalam putusannya, MK meminta KPU Papua untuk melaksanakan PSU dan mendiskualifikasi calon wakil gubernur terpilih, Yeremias Bisai. Putusan ini tertuang dalam nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, yang menegaskan bahwa PSU harus dilakukan tanpa keikutsertaan Yeremias Bisai. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan.
Kasus lain yang menarik perhatian adalah Pilbup Serang, yang teregister pada perkara 70/PHPU.BUP-XXIII/2025. MK membatalkan kemenangan pasangan calon terpilih, Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas, dan meminta KPUD Serang untuk menyelenggarakan PSU. MK menilai ada dugaan ketidaknetralan aparat desa, yang melibatkan struktur pemerintahan desa dalam tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja oleh Mendes Yandri Susanto, seorang pejabat negara.
Dalam konteks ini, Ratu Rachmatu Zakiyah, istri Yandri, merupakan Bupati terpilih dan bertindak sebagai pihak terkait dalam perkara ini. Keputusan MK ini menyoroti pentingnya netralitas aparat desa dalam proses pemilihan.
MK juga meminta KPUD Banjarbaru untuk melaksanakan PSU. PSU ini harus dilakukan dengan menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang digunakan pada pemungutan suara 27 November 2024 lalu. MK menginstruksikan KPU untuk menggunakan surat suara yang memuat dua kolom: satu kolom mencantumkan pasangan calon nomor urut 1 dan satu kolom kosong tak bergambar.
Hasil rekapitulasi suara KPU Kota Banjarbaru sebelumnya menunjukkan bahwa pasangan calon wali kota-wakil wali kota Erna Lisa Halaby-Wartono meraih 100 persen suara. Menurut penghitungan KPU, Erna-Wartono, yang merupakan paslon nomor urut 1, meraih 36.135 suara sah. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2, Muhammad Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah, tidak mendapatkan suara sama sekali. Pencalonan Aditya-Said sebelumnya dibatalkan KPU karena dugaan pelanggaran administratif, sehingga suara untuk mereka dianggap tidak sah.
Keputusan MK untuk mengadakan PSU di beberapa daerah ini memiliki implikasi yang signifikan. Pertama, hal ini menunjukkan komitmen MK untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan. Kedua, keputusan ini menekankan pentingnya netralitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu, terutama dalam menghadapi dugaan pelanggaran administratif dan ketidaknetralan aparat.
Selain itu, keputusan ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh KPU dalam menyelenggarakan PSU, termasuk memastikan bahwa semua prosedur dan persyaratan hukum dipatuhi. Dengan adanya PSU, diharapkan hasil pemilihan dapat mencerminkan kehendak rakyat secara lebih akurat dan adil.
Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan pemungutan suara ulang dalam beberapa kasus Pilkada 2024 menegaskan pentingnya keadilan dan transparansi dalam proses pemilihan. Dengan memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku, diharapkan hasil pemilihan dapat mencerminkan kehendak rakyat secara lebih akurat. Keputusan ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak terkait untuk menjaga integritas dan netralitas dalam setiap tahapan pemilu.
