Zico Junius Fernando, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Bengkulu, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menguak kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah anak usaha BUMN dan pihak swasta selama periode 2018-2023. Zico menekankan pentingnya penanganan kasus ini dilakukan dengan profesionalisme, independensi, dan berdasarkan bukti yang sah untuk menjamin proses hukum yang adil. Hal ini, menurutnya, penting agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang tidak terbukti terlibat.
Zico menegaskan bahwa proses hukum tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Zico mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam mendalami kasus korupsi ini, mengingat peran Kejagung sangat penting untuk membuat kasus ini lebih terang benderang.
Dalam penegakan hukum, Zico menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dasar seperti asas praduga tak bersalah, akuntabilitas, dan transparansi. Prinsip-prinsip ini harus diimplementasikan dalam proses investigasi untuk memastikan penanganan perkara dilakukan secara objektif dan profesional. Zico menambahkan bahwa pertanggungjawaban hukum atas kebijakan energi dan impor minyak mentah selama periode tersebut seharusnya dialamatkan kepada pejabat yang memiliki otoritas pada masa itu, kecuali ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan pihak lain.
Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin, turut menekankan bahwa pembongkaran skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi BUMN dan anak perusahaannya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga. Mukhtarudin menyatakan bahwa momentum perbaikan ini penting untuk mengembalikan arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi.
Sebelumnya, Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung telah memulai penyidikan atas dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada salah satu BUMN, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) selama periode 2018 hingga 2023. Dalam proses pengusutan ini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejagung memperkirakan kerugian negara akibat kasus korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun.
Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah ini menjadi sorotan publik dan menuntut penanganan yang transparan dan akuntabel. Desakan dari pakar hukum dan anggota DPR RI menunjukkan betapa pentingnya reformasi dalam tata kelola niaga BUMN untuk memastikan pengelolaan kekayaan negara yang lebih baik di masa depan. Kejagung diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi untuk mengungkap kebenaran dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.
