Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan urgensi pelaksanaan audit berkala terhadap data guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima tunjangan. Langkah ini dianggap vital untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam proses pencairan tunjangan tersebut. Dalam pernyataan tertulisnya pada Selasa (18/3), Puan menekankan bahwa pembaruan data penerima secara berkala dan terbuka untuk diaudit sangat diperlukan guna memastikan ketepatan dalam pencairan tunjangan.
Puan menyoroti bahwa pemerintah harus memastikan setiap guru ASN yang menerima tunjangan telah melalui sistem verifikasi yang ketat dan akurat. Hal ini penting untuk menghindari potensi masalah yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian data penerima. Data guru penerima tunjangan bersifat dinamis, seiring dengan perubahan waktu dan status kepegawaian yang terjadi secara berkala.
Lebih lanjut, Puan menjelaskan bahwa tanpa adanya verifikasi dan sistem validasi yang kuat, terdapat potensi kesalahan dalam data penerima tunjangan. Kesalahan ini bisa disebabkan oleh ketidaksesuaian data guru aktif, perubahan status kepegawaian, atau bahkan kesalahan administratif dalam sistem keuangan negara. Oleh karena itu, audit berkala menjadi alat penting untuk mencegah potensi kesalahan transfer dalam pencairan tunjangan guru.
Puan juga menekankan bahwa pemerintah harus memastikan sistem pencairan tunjangan ini tidak mengabaikan aspek legalitas. Kesalahan transfer yang merugikan guru ASN harus dihindari dengan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pencairan dana telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sebelumnya, telah diumumkan bahwa tunjangan guru ASN akan langsung ditransfer ke rekening pribadi para guru secara perorangan, tanpa melalui pemerintah daerah (Pemda). Aturan baru ini diresmikan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, pada Kamis (13/3). Dalam pernyataannya di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Prabowo menyatakan kebanggaannya meluncurkan mekanisme baru ini yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyaluran tunjangan guru ASN.
Dengan adanya audit berkala dan sistem verifikasi yang ketat, diharapkan pencairan tunjangan guru ASN dapat berjalan dengan lebih baik, menghindari kesalahan, dan memastikan bahwa hak-hak guru terpenuhi dengan tepat.
