Politikus PDIP, Guntur Romli, menegaskan bahwa posisi politik PDIP tidak berubah meskipun Presiden RI sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, mengunjungi kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4) lalu. Guntur menekankan bahwa PDIP tetap berada di luar pemerintahan Prabowo, sesuai dengan pernyataan Megawati dalam berbagai kesempatan.
Guntur menjelaskan bahwa Megawati tidak merasa ada hambatan untuk terus menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan Presiden Prabowo, meskipun posisi politik PDI Perjuangan saat ini masih berada di luar pemerintahan. “Beliau merasa tidak punya hambatan untuk terus melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan Presiden Prabowo meski posisi politik PDI Perjuangan saat ini masih berada di luar pemerintahan,” ujar Guntur dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (9/4).
Di sisi lain, Guntur mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut bersifat mendadak, meskipun sebelumnya telah sering direncanakan oleh Prabowo dan Megawati. Ia menyebutkan bahwa rencana pertemuan Prabowo-Megawati sebelumnya kerap gagal karena kesibukan kedua tokoh politik tersebut. “Dalam pertemuan hanya empat mata tersebut, Ibu Megawati dan Pak Prabowo banyak membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi sebagai dua orang tokoh bangsa yang sudah bersahabat baik sejak dahulu hingga saat ini,” tambahnya.
Senada dengan Guntur, Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa posisi politik mereka terhadap pemerintahan Prabowo tidak akan berubah. Muzani menjelaskan bahwa Megawati mempersilakan Prabowo untuk menggunakan PDIP dalam memajukan bangsa dan negara tanpa harus masuk ke dalam Kabinet Merah Putih. “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/4).
Muzani menambahkan bahwa jika dianggap perlu, Prabowo dapat menggunakan PDIP sebagai instrumen untuk memperkuat pemerintahan, namun tidak dalam posisi koalisi. “Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” lanjutnya yang juga menjabat sebagai Ketua MPR.
Muzani pun membenarkan bahwa PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan setelah pertemuan yang dilakukan di rumah pribadi Megawati di Jalan Teuku Umar. “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ujarnya.
Pertemuan antara Prabowo dan Megawati menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan posisi politik, komunikasi dan silaturahmi tetap terjalin dengan baik. PDIP dan Gerindra tetap konsisten dengan posisi politik masing-masing, namun tetap membuka ruang untuk kerjasama demi kemajuan bangsa dan negara. Keberlanjutan komunikasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas politik di Indonesia.
