Jakarta, 24 April 2025 – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah memutuskan untuk menunda pelaksanaan muktamar yang beragendakan pemilihan ketua umum. Awalnya dijadwalkan pada bulan April, muktamar ini kini direncanakan berlangsung pada Agustus atau September 2025. Keputusan ini diumumkan oleh Mardiono di Menara Kompas, Jakarta.
Menurut Mardiono, penundaan ini tidak menjadi masalah meskipun hasil Musyawarah Kerja Nasional II PPP mengamanatkan muktamar digelar selepas Hari Raya Idul Fitri 2025. Hal ini karena masa kerja kepengurusan PPP periode ini masih berlaku hingga Desember 2025. “Rencana itu sebelum Desember sudah akan kita lakukan Muktamar, rencana di bulan Agustus atau September,” ujarnya.
Salah satu alasan utama penundaan muktamar adalah banyaknya kader PPP yang berangkat haji. Mardiono menjelaskan bahwa jika muktamar tetap digelar pada bulan April, dikhawatirkan jumlah peserta tidak memenuhi kuorum. “Masalahnya itu kader-kader kami banyak yang berangkat haji,” ucapnya.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai penundaan ini wajar. Menurutnya, PPP membutuhkan persiapan lebih agar muktamar dapat digelar dengan matang dan sempurna. Terlebih, partai baru saja menghadapi kontestasi Pemilu dan Pilkada serentak. “Energi, stamina, pikiran, dan bahkan logistik kan habis tempur,” ujar Adi.
Adi juga menekankan pentingnya muktamar sebagai momentum politik bagi PPP untuk bangkit kembali. Dalam Pemilihan Legislatif 2024, PPP gagal masuk ke Parlemen dan calon presiden yang diusung kalah. “Muktamar sebagai forum tertinggi bagi PPP tentu dipikirkan bagaimana desain dan format acaranya supaya para kader-kader PPP di seluruh Indonesia itu kembali bangkit,” tuturnya.
Untuk bangkit pada Pemilu 2029, Adi menyarankan PPP melakukan reorganisasi dan repositioning. Partai berlogo kabah ini masih memiliki ceruk pemilihnya sendiri, khususnya di daerah. “PPP sebagai partai Islam punya basis konstituen yang solid dan masih kokoh,” tambahnya.
Adi juga menyoroti perlunya PPP mengubah strategi politiknya agar lebih adaptif dan fleksibel. “Bagaimana strategi-strategi politik PPP itu adaptif, lebih fleksibel, tidak terlalu formalis ideologis, tapi mengedepankan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai sosok yang cocok memimpin PPP, Adi enggan berasumsi. Menurutnya, hanya internal PPP yang mengetahui kebutuhan pemimpin partainya. “Yang tahu persis siapa yang harus memimpin mereka untuk kebutuhan lolos ke Parlemen, menyolidkan mesin barisan, ya tentu hanya internal PPP,” ucapnya.
Dengan penundaan muktamar ini, PPP diharapkan dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi tantangan politik ke depan, serta merumuskan strategi yang tepat untuk kembali meraih kepercayaan publik dan sukses dalam Pemilu 2029.
