Sorotan Greenpeace Terhadap PLTN dalam Transisi Energi
Organisasi lingkungan nirlaba, Greenpeace, melontarkan kritik tajam terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Mereka menilai ada pihak yang memanfaatkan wacana transisi energi di Nusantara dengan memasukkan PLTN dalam rencana penambahan energi baru nasional sebesar 100GW.
Leo Simanjuntak, Direktur Eksekutif Greenpeace Indonesia, menegaskan bahwa memasukkan PLTN dalam rencana tersebut adalah bentuk penunggangan. “Nuklir bukan bagian dari energi terbarukan, meskipun tidak berasal dari material fosil,” tegas Leo.
Kritik Terhadap Strategi Transisi Energi Nasional
Leo menambahkan bahwa masuknya nuklir ke dalam rencana strategis transisi energi nasional dilakukan dengan sengaja di tengah kelelahan publik yang menunggu hasil nyata dari program Energi Baru Terbarukan (EBT) pemerintah. “Ini yang pro-nuklir kan menunggangi gelombang ya. Bukannya benar-benar melakukan perubahan secara mendasar, transisi energi dengan membangun kapasitas energi terbarukan, malah diarahkan ke situ, dengan memanfaatkan ketidaksabaran publik melihat dampak krisis iklim yang harus diakhiri,” ujar Leo.
Evaluasi Capaian Energi Terbarukan
Greenpeace menilai bahwa capaian energi terbarukan pemerintah yang mandek pada kisaran 11-13 persen seharusnya menjadi bahan evaluasi. Leo menyoroti bahwa pemerintah Indonesia seolah tidak berdaya mengelola target dari kebijakannya sendiri. “Kalau investasi memang mandek, dan kami setuju memang ini yang nampak, ya berarti harus diubah model bisnisnya. Apakah insentif dan subsidi untuk EBT sudah cukup? Semua harus berawal dari political will – sejak pemerintah lalu, ini yang kurang,” tambah Leo.
Desakan untuk Mencontoh Negara Tetangga
Greenpeace mendesak pemerintah untuk melihat kisah sukses negara-negara tetangga yang mampu meningkatkan tambahan EBT mereka tanpa memaksakan opsi nuklir. Mereka menekankan pentingnya belajar dari negara lain yang berhasil dalam transisi energi tanpa harus bergantung pada nuklir.
Rencana Pemerintah dan Tanggapan Internasional
Pemerintah Indonesia telah mengumumkan akan mengambil opsi nuklir sebagai sumber energi pada September lalu setelah bertemu dengan Badan Energi Atom Dunia, IAEA. Utusan Khusus Presiden untuk isu Iklim, Hashim Djojohadikusumo, pada hari pertama COP29 menyatakan bahwa pemerintah sedang mencari lokasi aman untuk PLTN dengan kapasitas 1 hingga 2 GW.
Sementara itu, menurut Dirjen EBTKE ESDM, prioritas pemerintah adalah membangun reaktor kapasitas kecil (Small Modular Reactor) di wilayah timur Indonesia yang kekurangan daya listrik. Namun, belum dipastikan apakah reaktor tersebut akan dibangun di darat atau mengapung di laut.
Laporan dari COP29
Laporan ini disusun oleh Dewi Safitri yang meliput COP29 dari Baku, Azerbaijan, dengan dukungan fellowship dari EJN dan Stanley Center for Peace and Security.
