Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengumumkan rencana pemerintah untuk mendirikan 2.700 unit hunian bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pembangunan ini diharapkan dapat menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana alam tersebut.
Menurut Ara, proses pembangunan ini diperkirakan memakan waktu sekitar 5,5 bulan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang harus diperhatikan, seperti perizinan, infrastruktur, dan keamanan lokasi. “Dari segi infrastrukturnya beres, dari keamanannya, dari geologi oke, dari BNPB oke, kami butuh waktu sekitar 5,5 bulan untuk membangun dan kami sudah siapkan sampai 2.700 rumah,” ujar Ara setelah mengadakan Rapat Tingkat Menteri bersama Menko PMK Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Rabu (20/11).
Ara menambahkan bahwa bahan baku untuk pembangunan rumah sudah tersedia di sekitar kawasan Gunung Lewotobi. Ia berharap proyek ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Supaya membuat masyarakat ada mata pencarian. Dan bahan-bahannya itu, rumah itu dari UMKM, karena arahan dari Bapak Presiden dan Pak Menko, juga melibatkan UMKM,” jelasnya.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menyatakan bahwa aktivitas Gunung Lewotobi masih berlangsung, namun tidak menunjukkan gejala peningkatan. Pemerintah telah mengurangi radius zona bahaya dan memastikan layanan pengungsian tetap terjaga dengan baik. Pratikno merinci bahwa jumlah pengungsi yang terpusat akibat letusan Lewotobi telah menurun menjadi sekitar 5.117 jiwa. “Sedangkan lebih banyak adalah pengungsi mandiri yang bergabung ke sanak keluarga di sekitar situ. Pengungsi mandiri lebih banyak, yaitu jumlahnya lebih dari 6.417 jiwa,” ungkapnya.
Pratikno juga menegaskan bahwa pemerintah akan segera menyediakan hunian sementara bagi warga terdampak. Langkah ini dianggap penting mengingat musim hujan yang akan datang dan libur Natal yang semakin dekat.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat memberikan solusi jangka panjang dan jangka pendek bagi masyarakat yang terdampak bencana, serta memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka selama masa pemulihan.
