Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan harapannya bahwa kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen pada tahun 2025 akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah. Dalam pernyataannya di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu, Airlangga menekankan pentingnya langkah ini sebagai awal untuk mendukung daya beli masyarakat.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah harus memperkuat struktur perekonomian dalam negeri. Salah satu elemen penting dalam struktur ini adalah belanja dari kelompok masyarakat kelas menengah. Menurutnya, kelompok ini memiliki peran vital dalam mendorong komponen konsumsi yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Rata-rata Pendapatan dan Pengeluaran Masyarakat
Airlangga menjelaskan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia berkisar antara Rp2 juta hingga Rp9 juta per bulan. Namun, pengeluaran bulanan sebagian besar masyarakat saat ini berada di bawah Rp5 juta. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan daya beli, terutama di sektor formal yang didominasi oleh pekerja di industri dan jasa.
Strategi Pemerintah dalam Mempertahankan Daya Beli
Untuk mempertahankan daya beli masyarakat kelas menengah, pemerintah memutuskan untuk menaikkan UMP sebesar 6,5 persen. Airlangga menekankan pentingnya menjaga daya beli kelompok ini, terutama mereka yang berada di desil bawah 40 persen. Pertumbuhan ekonomi di masa depan, bahkan dalam kuartal ini, sangat bergantung pada daya beli kelas menengah.
Airlangga juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh daya beli kelas atas. Seringkali, jika barang tidak dibeli di dalam negeri, mereka cenderung berbelanja ke luar negeri. Oleh karena itu, menjaga daya beli kelas menengah menjadi prioritas utama.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata UMP nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas bersama pihak terkait pada Jumat (29/11). Presiden menyatakan bahwa kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen. Keputusan ini juga mempertimbangkan upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas menengah di Indonesia.
